SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Nama Luthfi sempat terseret lantaran diketahui bertemu Fadia sehari sebelum OTT berlangsung.
Dalam wawancara khusus, Rabu (4/3/2026), Luthfi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut terjadi pada Senin malam, 2 Maret 2026, usai dirinya menghadiri acara buka puasa bersama GP Ansor Jawa Tengah.
“Senin malam setelah saya buka bersama Ansor, ada beberapa bupati dan wakil bupati menghadap saya. Di antaranya Bupati Tegal, Wakil Bupati Purbalingga, termasuk Bu Fadia juga ketemu saya di situ,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, pertemuan itu bersifat biasa dan tidak membahas hal lain selain agenda pemerintahan. Fadia, kata dia, menyampaikan izin tidak dapat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar keesokan harinya.
“Bu Fadia menyampaikan bahwa besok izin tidak bisa ikut rakor karena ada kegiatan, nanti Pak Wakil dan stafnya yang akan mengikuti. Hanya itu. Setelah itu kembali,” jelasnya.
Luthfi menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya OTT hingga kabar tersebut mencuat ke publik.
“Saya malah tidak tahu kalau ada OTT dan lain sebagainya. Tahunya paginya setelah ada OTT itu sendiri,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat operasi penindakan KPK. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo juga tersangkut kasus hukum.
Luthfi mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Ia menilai kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah.
Dalam pernyataannya, Luthfi mengutip analogi klasik tentang kepemimpinan.
“Kepemimpinan layaknya seekor ikan, proses pembusukan selalu bermula dari bagian kepala. Oleh karena itu, sikap dan perilaku kita harus mencerminkan suri teladan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa OTT merupakan langkah hukum yang didasarkan pada bukti yang cukup untuk melakukan upaya paksa, sekaligus menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara pemerintahan.
Rangkaian OTT yang menjerat sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah menjadi sorotan publik, terutama dalam momentum bulan Ramadan dan program-program strategis pemerintah daerah yang sedang berjalan.
Luthfi memastikan proses hukum sepenuhnya menjadi ranah KPK dan meminta seluruh jajaran pemerintahan fokus menjaga integritas serta kepercayaan publik.
“Ini pembelajaran bagi kita semua agar tidak bermain-main dengan kewenangan,” pungkasnya.
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kepala daerah tetap berjalan, dan komitmen antikorupsi menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan di tingkat lokal.***
