JAKARTA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan bahwa korupsi di Indonesia bukan persoalan jarak geografis. Usai Jawa Timur, giliran Jawa Tengah masuk radar. Kali ini, Bupati Pati, Sudewo, resmi ikut dalam daftar kepala daerah yang “diamankan” KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut. Dengan bahasa khas lembaga antirasuah yang selalu hemat kata namun sarat makna, ia menyampaikan bahwa Sudewo menjadi salah satu pihak yang terjaring OTT di wilayah Pati.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Saat ini, Sudewo tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK di Polres Kudus, sebelum nantinya dibawa ke Jakarta. Kudus pun mendadak bukan sekadar kota santri, tapi juga persinggahan sementara perkara besar.
“Yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” kata Budi.
Seperti lazimnya setiap OTT, KPK masih menyimpan rapat-rapat detail perkara. Konstruksi kasus, dugaan tindak pidana, hingga siapa saja pihak lain yang ikut “berfoto” dalam operasi ini, masih berada di balik tirai hijau penyidikan.
“Terkait perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, serta pihak-pihak lain yang diamankan, akan kami sampaikan pada waktu yang tepat,” pungkas Budi.
Meski belum diurai secara resmi, publik sudah mafhum dengan pola yang kerap berulang: OTT jarang hadir tanpa alasan kuat. Biasanya, ada transaksi, ada waktu, ada tempat, dan tentu saja ada uang.
Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung OTT, sekaligus mempertegas satu ironi klasik: di tengah kampanye pelayanan publik dan pembangunan daerah, sebagian pejabat justru sibuk membangun “jalur cepat” ke ruang pemeriksaan KPK.
Kini publik menanti kelanjutan kasus ini. Bukan hanya soal siapa yang terlibat, tetapi juga untuk memastikan bahwa OTT tidak berhenti sebagai sensasi sesaat, melainkan berujung pada penegakan hukum yang tegas dan transparan.
Satu hal yang pasti, peta OTT KPK tahun ini tampaknya makin ramai. Jawa ke Jawa, kantor ke kantor, dari rapat ke ruang tahanan KPK terus bergerak, dan daftar tunggu pun kian panjang.***
