Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.id - Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana sangat tinggi. Gempa bumi, banjir bandang, longsor, letusan gunung api, hingga cuaca ekstrem. Kerap terjadi di wilayah dengan karakter geografis sulit dijangkau.
Pada banyak kejadian, bencana tidak hanya merusak permukiman. Tetapi juga memutus total jalur distribusi logistik. Jalan amblas, jembatan runtuh, dan daerah terisolasi menjadi pola berulang. Termasuk terputusnya suplai logistik antar pulau oleh gelombang tinggi.
Seharusnya sudah diantisipasi dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Kenyataannya, keterlambatan bantuan pangan masih menjadi persoalan utama. Salah satunya disebabkan ketiadaan sistem Ready Airdrop Kit terstandarisasi dan benar-benar siap digunakan secara massal.
Praktik penanggulangan bencana di Indonesia, airdrop diperlakukan sebagai solusi darurat terakhir. Bantuan udara bukan karena sistemnya telah siap. Melainkan semua akses lain telah gagal.
Airdrop dilakukan dengan pendekatan improvisasi. Bantuan yang tersedia di gudang bukan bantuan yang dirancang dijatuhkan dari udara. Logistik harus dipilah ulang, dikemas ulang, ditimbang ulang, dan diamankan ulang agar tidak rusak saat dijatuhkan.
Proses ini menyita waktu berharga, terutama pada masa golden days. Ketika kebutuhan pangan bersifat sangat mendesak. Lima hari pertama bencana. Ketika bantuan darat belum bisa menjangkau.
Situasi ini tampak nyata dalam banjir besar di Aceh. Ketika curah hujan ekstrem menyebabkan enam jembatan penghubung antar daerah terputus. Kerusakan itu melumpuhkan jalur darat dan memutus distribusi bantuan ke banyak wilayah terdampak. Proses pemulihan infrastruktur berlangsung lambat.
Ketika satu jembatan mulai bisa berfungsi, masih terdapat lima jembatan lain terputus. Sebagian besar wilayah tetap terisolasi, meskipun bantuan tersedia dalam jumlah besar di titik-titik tertentu.
Dalam kondisi seperti ini, jalur udara seharusnya menjadi solusi utama. kenyataannya, banyak bantuan tidak dapat segera dikirim melalui udara karena tidak kompatibel dengan skema airdrop.
Bantuan pangan yang tersedia sebagian besar berupa bahan mentah atau kemasan biasa yang tidak dirancang untuk dijatuhkan dari pesawat. Waktu terbuang untuk menyiapkan jenis bantuan yang bisa dikirim melalui udara. Sementara korban terus menunggu.
Masalah utama dalam kasus Aceh dan berbagai bencana lain bukan semata keterbatasan pesawat atau personel. Melainkan ketiadaan paket bantuan yang sejak awal dirancang dijatuhkan dari udara. Ready Airdrop Kit seharusnya bukan sekadar bantuan yang dimasukkan ke dalam kotak lalu dijatuhkan. Melainkan sebuah sistem logistik yang memenuhi syarat teknis, operasional, dan kemanusiaan.
Ready Airdrop Kit harus memiliki batas berat yang kompatibel dengan operasi udara. Dalam praktik internasional, paket keluarga umumnya berada pada kisaran 10 hingga 20 kilogram. Agar aman dijatuhkan, mudah ditangani di darat, dan efisien dalam distribusi massal.
Untuk konteks Indonesia, paket sekitar 15 kilogram untuk satu keluarga merupakan ukuran realistis. Seimbang antara kapasitas angkut pesawat dan kebutuhan penerima.
Isi paket harus dirancang untuk satu keluarga dengan lima anggota selama tujuh hari pertama. Dengan asumsi tidak tersedia dapur, listrik, atau air bersih dalam jumlah memadai. Artinya, makanan di dalamnya harus siap santap atau hanya memerlukan air minimal. Memiliki nilai kalori yang cukup, dan memenuhi kebutuhan gizi dasar agar korban dapat bertahan secara fisik pada fase awal bencana.
Makanan saja tidak cukup. Paket airdrop harus dikemas dalam box standar kedap air, tahan benturan, dan tahan tekanan saat jatuh dari udara. Box ini tidak bisa menggunakan kardus biasa. Ia harus dirancang khusus agar isinya tetap utuh. Meskipun dijatuhkan dari ketinggian rendah hingga menengah. Setiap box juga harus dilengkapi sistem parasut sederhana atau mekanisme peredam jatuh. Agara paket tidak rusak dan tidak membahayakan penerima di bawahnya.
Tanpa standar box, berat, dan sistem pengaman ini, airdrop akan selalu berisiko tinggi dan terbatas skalanya. Inilah penyebab pengiriman udara di Indonesia sering dilakukan secara selektif dan terbatas. Bukan secara masif dan cepat.
Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki standar nasional yang mendefinisikan secara jelas apa itu Ready Airdrop Kit. Tidak ada spesifikasi resmi mengenai berat maksimal, komposisi pangan, durasi pemenuhan kebutuhan keluarga, jenis kemasan, maupun sistem parasut yang digunakan. Akibatnya, tidak ada produsen nasional terdorong memproduksi paket ini secara massal dan berkelanjutan.
Ketiadaan standar ini membuat sistem logistik bencana bergantung pendekatan konvensional. Bantuan dikumpulkan setelah bencana terjadi, dikemas secara darurat, lalu didistribusikan dengan segala keterbatasannya. Relawan dan komunitas masyarakat sering berinisiatif menutup celah ini. Pendekatan tersebut tidak bisa menggantikan peran negara dalam menyiapkan sistem terstruktur.
Kasus Aceh kembali menunjukkan dampak dari ketiadaan ini. Meskipun kebutuhan pangan jelas dan akses udara tersedia, bantuan tidak bisa langsung dijatuhkan secara luas. Karena paketnya sendiri belum siap untuk dijatuhkan.
Di banyak negara dan dalam operasi kemanusiaan internasional, syarat-syarat teknis semacam ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem. Amerika Serikat dengan MRE, maupun Program Pangan Dunia dengan paket keluarga mereka. Tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga menyiapkan desain paket, berat, dan sistem pengaman yang memungkinkan airdrop dilakukan kapan saja. Tanpa persiapan tambahan.
Dalam sistem tersebut, ketika bencana terjadi dan akses terputus, tindakan airdrop tidak lagi diikuti pertanyaan “apa yang bisa dijatuhkan”. Melainkan langsung pada “berapa banyak yang perlu dijatuhkan”. Inilah perbedaan mendasar antara sistem yang siap dan sistem yang reaktif.
Tanpa Ready Airdrop Kit yang memenuhi syarat teknis dan kemanusiaan, Indonesia akan terus menghadapi keterlambatan bantuan pada fase paling kritis bencana. Kerusakan jembatan, seperti yang terjadi di Aceh, bukanlah anomaly. Melainkan pola yang akan terus berulang di negara kepulauan dan bergunung-gunung ini. Selama logistik masih bergantung pada pengemasan pasca bencana, maka keunggulan jalur udara tidak akan pernah termanfaatkan secara optimal.
Ready Airdrop Kit seharusnya diperlakukan sebagai infrastruktur kesiapsiagaan. Sama pentingnya dengan gudang logistik, armada udara, dan sistem peringatan dini. Ia adalah penghubung antara kapasitas udara yang dimiliki negara dan kebutuhan nyata korban di lapangan.
Ready Airdrop Kit bukan sekadar inovasi teknis, melainkan ukuran keseriusan negara dalam melindungi warganya pada saat paling genting. Kasus banjir Aceh memperlihatkan bahwa bencana dapat memutus akses lebih cepat daripada sistem kita menyiapkan bantuan.
Selama Indonesia belum memiliki paket pangan darurat yang distandarkan, diproduksi massal, dan benar-benar siap dijatuhkan dari udara lengkap dengan box kedap air dan sistem parasut. Keterlambatan bantuan akan terus menjadi cerita berulang.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com).
