KOTA BEKASI – Senin (29/9/2025), halaman Pemkot Bekasi kembali jadi panggung upacara rutin. Bedanya, kali ini Wali Kota Tri Adhianto bukan hanya memimpin apel, tapi juga “panen prestasi” sekaligus tanda tangan kontrak sampah.
Agenda utama? Penandatanganan kerja sama dengan PT. Wasteforchange Alam Indonesia. Bahasa resminya: pengelolaan sampah berbasis kolaborasi. Bahasa rakyatnya: “Bekasi sudah kebanjiran plastik, ayo mari kita bagi tanggung jawabnya.”
Tri menyebut kerja sama ini penting untuk “lingkungan berkelanjutan”. Tentu warga menunggu, apakah yang berkelanjutan itu sistem pengelolaannya atau bau sampah di TPS tiap pagi.
Selain sampah, Tri juga menandatangani Piagam Intern Inspektorat Kota Bekasi bernomor 700.1/353/Itko.set.
Isinya soal penguatan pengawasan internal. Intinya: Pemkot janji awasi diri sendiri supaya bersih dan transparan. Netizen nyeletuk: “Kalau yang ngawasi juga bagian dari yang diawasi, jangan-jangan piagamnya cuma jadi pajangan di lobi kantor.”
Tak cukup itu, Pemkot Bekasi juga menerima sekaligus menyerahkan setumpuk penghargaan. Mulai dari soal penanganan HIV/AIDS, imunisasi, hingga lomba taman dan sekolah ramah anak. Bekasi seolah berubah jadi “kota kolektor piagam”.
- Program HIV/AIDS: Bekasi diapresiasi karena konsisten menjaga retensi dan viral load. Mantap, walau rakyat berharap konsistensi yang sama juga ada buat urusan air bersih dan jalan bolong.
- Imunisasi Zero Dose: Bekasi disebut juara pertama di Jabar dalam program “Sepekan Mengejar Imunisasi”. Hebat! Tapi warga nyeletuk: “Kalau imunisasi gampang dikejar, kapan jalan rusak gampang ditambal?”
- Lomba Ramah Anak: Dari taman hingga sekolah, semuanya diberi label ramah anak. Saking ramahnya, anak-anak mungkin bakal lebih betah di taman lomba ketimbang di rumah yang kebanjiran tiap musim hujan.
Tri Adhianto dalam amanatnya berkata “Kita patut berbangga, tapi juga tidak boleh berhenti di sini.”
Kalimat khas pejabat. Mirip iklan pulsa: “Isi ulang terus, jangan berhenti di sini.” Bedanya, kalau pulsa berhenti bisa nelpon pakai WA, kalau pelayanan publik berhenti, rakyatnya cuma bisa mengeluh di medsos.***
