RIYADH – Arab Saudi tampaknya sedang serius-seriusnya membuktikan bahwa “jabatan” bukan kartu bebas parkir dari jerat hukum. Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi Arab Saudi (Nazaha) menggelar operasi antikorupsi besar-besaran, hasilnya, sedikitnya 116 pejabat pemerintah ditangkap, sementara ratusan lainnya harus rela antre menghadapi meja pemeriksa.
Dirangkum Wawai News, pada Sabtu (3/1/2026), para pejabat yang dicokok berasal dari berbagai kementerian dan lembaga publik. Praktik yang disasar pun bukan main-main, penyuapan dan penyalahgunaan jabatan, dua “penyakit lama” birokrasi yang rupanya tak pandang wilayah.
Operasi ini bukan sekadar razia musiman. Berdasarkan laporan harian Okaz yang dilansir Gulf News, Nazaha sepanjang Desember 2025 menggelar operasi nasional yang masif dan sistematis. Total 1.440 kegiatan inspeksi dilakukan angka yang menunjukkan bahwa libur akhir tahun di Saudi tampaknya tidak berlaku bagi aparat pengawas.
Dari inspeksi tersebut, 466 orang diinterogasi, termasuk pegawai dari kementerian strategis seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Perumahan, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Kesehatan. Jika ada yang mengira sektor publik kebal sentuhan hukum, Desember 2025 menjadi bulan pembuktian sebaliknya.
Nazaha menegaskan bahwa penyelidikan difokuskan pada dugaan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang. Proses hukum kini memasuki tahap finalisasi, sebagai persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.
Dari 116 tersangka yang ditahan, sebagian memang dibebaskan dengan jaminan namun tetap berstatus tersangka, bukan “bebas dari urusan”.
Dalam pernyataan resminya, Nazaha menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk melindungi dana publik, menegakkan integritas, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Dengan kata lain, pesan yang disampaikan cukup jelas uang negara bukan milik pribadi, meski tanda tangan Anda berstempel jabatan.
Tak berhenti di situ, otoritas Saudi juga mengajak publik ikut menjadi “mata dan telinga negara”. Masyarakat diminta melaporkan dugaan korupsi keuangan maupun administratif melalui saluran resmi, termasuk nomor bebas pulsa 980 atau situs web Nazaha. Partisipasi publik, kata mereka, adalah pilar utama dalam perang melawan korupsi.
Arab Saudi pun menegaskan komitmennya untuk terus memerangi korupsi dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebuah pesan yang barangkali terdengar sederhana, namun bagi ratusan pejabat yang kini berhadapan dengan penyidik, maknanya jelas, era nyaman di balik meja kekuasaan tidak lagi dijamin aman.***
