Aceh — Banjir besar yang menyapu hampir seluruh wilayah Aceh kembali membuka luka lama sektor pangan nasional. Sebanyak 30 ribu hektare tambak budidaya perikanan rusak, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga rata dengan tanah.
Dampaknya, lebih dari 30 ribu pembudidaya kehilangan sumber penghidupan, sementara ikan dan udang yang seharusnya menopang ketahanan pangan justru hanyut bersama arus banjir.
Data tersebut diungkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke lokasi terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara.
“Secara keseluruhan, di seluruh Aceh ada sekitar 30 ribu hektare tambak yang terdampak,” ujar Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi budidaya perikanan di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada Kamis (8/1).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merinci, kerusakan tambak terjadi di 16 kabupaten/kota. Aceh Utara menjadi wilayah paling parah dengan kerusakan lebih dari 10 ribu hektare, disusul Bireuen sekitar 4,9 ribu hektare dan Aceh Tamiang sekitar 3,4 ribu hektare.
Tambak-tambak tersebut tersebar di wilayah pesisir dan daratan, dengan komoditas strategis seperti udang, bandeng, kakap, kerapu, nila, lele, ikan mas, dan patin komoditas yang selama ini diandalkan untuk suplai protein nasional.
“Kami sudah mengidentifikasi sekitar 300 hektare tambak yang rusaknya sangat berat, sementara sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat,” kata Trenggono.
Namun, di lapangan, istilah “ringan hingga berat” kerap menutupi fakta pahit. Banyak tambak tertimbun lumpur, tanggul jebol, dan sistem budidaya lumpuh total. Di sejumlah lokasi, kolam budidaya bahkan lenyap, menyatu kembali dengan rawa dan sungai.
Banjir besar yang disertai longsor ini menimpa hampir seluruh wilayah Aceh, kembali menegaskan rapuhnya sektor budidaya perikanan terhadap bencana hidrometeorologi. Ketika hujan ekstrem datang, tambak menjadi korban pertama, sementara pemulihan kerap berjalan paling lambat.
Di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan perikanan nasional, bencana ini menjadi ironi, puluhan ribu hektare sentra produksi rusak dalam hitungan hari.
Pertanyaannya kini bukan hanya soal pendataan, tetapi sejauh mana negara hadir memastikan pemulihan cepat, mitigasi bencana yang nyata, dan perlindungan jangka panjang bagi pembudidaya agar bencana tahunan tidak terus berubah menjadi krisis pangan berulang.***
