SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, resmi menetapkan status tanggap darurat. Hal tersebut setelah banjir bandang, longsor dan tanah bergerak terjadi disejumlah titik wilayah setempat, pada 4 Desember 2024.
Tercatat ada 22 kecamatan diterjang bencana alam setelah hujan melanda sejak dua hari sebelumnya. Status tanggap darurat berlaku tujuh hari ke depan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman membenarkan penetapan Status tanggap darurat, ia menegaskan bahwa posko bencana juga sudah didirikan di Pendopo Pelabuhanratu.
“Status tanggap darurat bencana alam di Sukabumi ini berlaku selama tujuh hari, dimulai hari ini,”ungkap Ade di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Rabu malam (4/12/2024).
Dikatakan bahwa bencana yang terjadi akibat curah hujan tinggi sejak dua hari ini menyebabkan 33 kejadian bencana, meliputi 13 tanah longsor, 9 banjir, 7 angin kencang, dan 4 pergerakan tanah.
Kemudian, sebanyak 22 kecamatan terdampak, dengan 103 Kepala Keluarga (KK) dan 243 jiwa terpengaruh. Di antaranya, 46 KK dan 93 jiwa mengungsi akibat pergeseran tanah di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar.
Kerusakan rumah, dengan 1 rumah rusak berat di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, 3 rumah rusak sedang, dan 36 rumah rusak ringan.
Selain itu, 10 rumah terendam banjir, dengan 8 di Desa Mandrajaya, Kecamatan Ciemas, 1 di Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, dan 1 di Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong.
“Banjir di Pelabuhanratu sudah mulai surut, dan saya telah berkomunikasi dengan camat setempat. Di lokasi terparah, ada pasien yang dibantu oleh jajaran Polres Sukabumi untuk dibawa ke rumah sakit,” lanjut Ade.
Berikutnya beberapa wilayah, terutama di Kecamatan Sagaranten dan Pabuaran, masih sulit dijangkau karena akses jalan terputus. Suryaman mengakui masih lost contact dengan daerah-daerah tersebut, namun pemerintah telah menyiapkan tiga jalur alternatif untuk wilayah timur, tengah, dan barat.
Untuk wilayah timur, jalan terputus di Kecamatan Nyalindung, sementara untuk wilayah barat menuju Pelabuhanratu, meski ada longsor, jalur tersebut sudah dapat dilalui.
Pemerintah daerah juga sudah menetapkan Pendopo Pelabuhanratu sebagai posko utama bencana. “Kami juga telah mengirimkan bantuan berupa selimut dan makanan ke lapangan,” tambah Ade.
Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai banjir hingga atap rumah, serta sejumlah kendaraan roda empat terbawa banjir, Ade Suryaman mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan verifikasi data.
Menurutnya data laporan daerah-daerah yang belum bisa terhubungi, seperti daerah-daerah selatan, karena jika terjadi pemadaman listrik, signalnya jelek juga terputus.
Selain itu, kondisi jalan terputus signalnya terputus juga susah untuk komunikasi. “Kita tahu bersama, bahwa Kabupaten Sukabumi, terluas sehingga jangkauannya untuk mengetahuinya sangat jauh,” imbuhnya.
Penyebab bencana ini diduga akibat hujan terus-menerus yang menyebabkan sungai-sungai meluap. Sekda juga menyoroti pentingnya pengerukan di dermaga Pelabuhanratu, karena sungai yang sudah dangkal berpotensi memperburuk banjir. “Namun, pengerukan ini merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.***
