BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pemerintah provinsi tidak jadi mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan pada 2026. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia, meski opsi penundaan pembayaran sejumlah kegiatan hingga 2027 tetap terbuka.
Keputusan tersebut diambil di tengah keterbatasan fiskal daerah dan tertundanya dana bagi hasil. Dedi, yang akrab disapa KDM, menegaskan kondisi itu tidak akan menghentikan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027,” ujar Dedi.
Menurutnya, pengelolaan anggaran secara tepat menjadi pilihan agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
Pemprov Jabar kini berpacu menyelesaikan pekerjaan yang telah masuk dalam program pembangunan 2026. Dedi menyebut pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat mencapai progres 100 persen dalam dua setengah bulan ke depan.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah menghadapi tekanan. Namun, pemerintah memilih mengatur kembali penggunaan anggaran daripada menambah beban melalui pinjaman kepada PT SMI.
“Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” katanya.
Dedi juga meminta maaf kepada wisatawan yang melintasi sejumlah ruas jalan di Jawa Barat apabila mengalami kemacetan pada akhir pekan. Menurutnya, kepadatan lalu lintas tersebut berkaitan dengan pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan, baik melalui pengaspalan hotmix maupun pengecoran beton.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat atas dukungan terhadap program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah. Dedi juga berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, ia menilai pembayaran pajak oleh masyarakat, termasuk pajak kendaraan bermotor, berperan penting dalam menopang kemampuan fiskal Pemprov Jabar.
Meski pinjaman dibatalkan, kemungkinan tunda bayar menjadi bagian yang perlu dicermati dalam pelaksanaan anggaran. Pemprov Jabar perlu memastikan kegiatan yang pembayarannya bergeser ke 2027 tetap dikelola sesuai ketentuan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewajiban kepada pihak pelaksana. ***
