Lain lagi pembantaian KM-50, e-KTP yang masih belum menyentuh orang-orang kuat termasuk PM dan GP, dll. Berani Jokowi tegakkan hukum terhadap orang-orang ini? Dan banyak lagi, Pak Benny, penegakan hukum yang mangkrak.
Yang disebut di atas baru sebagian kecil kasus di era Jokowi yang tidak terjadi atau tidak dilanjutkan penegakan hukumnya. Ada lagi kasus-kasus penistaan agama, ujaran kebencian, penghinaan, SARA, dll, yang tidak diproses. Semua ini terjadi karena para pelaku kebal hukum. Mereka dilindungi oleh para penguasa.
BACA JUGA: Tercerabut dari Nilai Islam
Kepolisian tidak memproses. Begitu juga kejaksaan. Pokoknya, begitu kasus-kasus hukum melibatkan para pendukung Jokowi, jangan diharap akan ditangani di jalur hukum.
Sebaliknya, orang-orang yang berseberangan dengan rezim akan secepat kilat ditangkap dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Tak lama kemudian diteruskan ke kejaksaan dan lanjut ke pengadilan. Cepat sekali para tersangka yang berseberangan dengan Jokowi dijebloskan ke penjara.
Sekali lagi, akan sangat bagus kalau tuntutan Benny Rhamadani tentang penegakan hukum dapat terlaksana. Tetapi, hendaklah penegakan hukum yang berkeadilan. Bukan penegakan hukum hanya terhadap musuh-musuh rezim saja. Tegakkan juga hukum secara konsisten atas semua kasus yang melibatkan para buzzer dan pendukung Jokowi.
BACA JUGA: Pemuda, Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan
Inilah tuntutan rakyat. Inilah keinginan semua orang. Tetapi, yang terjadi sangat menyakitkan. Pihak penguasa memberikan prioritas tindakan hukum terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Untuk orang-orang Jokowi yang melakukan pelanggaran hukum, jangan diharap akan diproses.
So, kalau Benny mendesak Jokowi agar menegakkan hukum dan Jokowi mau melakukannya, maka percayalah Indonesia akan tenteram. Aman dan damai. Tak perlu lagi Pak Benny berorasi provokatif, dramatis dan jilatis (menjilat) di depan Jokowi. Tak perlu juga Anda mengancam-ancam. (*)
30 November 2022, (Jurnalis Senior FNN)
