TANGGAMUS – Setelah viral pemberitaan terkait pengkondisian pengadaan figura atau foto bergambar kepala daerah seperti Gubernur Lampung dan bupati oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Tanggamus, muncul upaya intervensi dari orang tak dikenal (OTK).
Seorang pria yang mengaku sebagai menantu Ketua K3S Kabupaten Tanggamus, Mursalin, mencoba mengintervensi jurnalis Wawai News dengan cara menekan dan meminta penghapusan berita atau Takedown terkait dugaan permainan proyek pengadaan barang di sekolah-sekolah.
Pria tersebut menghubungi wartawan Wawai News pada Sabtu malam, 15 Maret 2025, dengan nada menekan.
“Halo, saya dari Kota Agung, saya menantu Mursalin. Apa yang kalian beritakan soal K3S? Dia itu mertua saya,” katanya tanpa menyebutkan identitas.
Ketika diminta memperkenalkan diri, ia hanya menjawab, “Nanti kamu tahu sendiri dengan saya.”ucapnya singkat.
Nada bicaranya meninggi saat menuntut agar berita dihapus. Ia bahkan menyebut bahwa orang-orang yang menjual barang ke sekolah-sekolah adalah kawan-kawan media, seolah-olah ingin membelokkan fokus pemberitaan.
Diketahui berdasarkan laporan di lapangan OTK tersebut juga sempat menelpon salah satu rekan media lainnya dengan hal yang sama.
Kemudian Wawai News mencoba menelusuri nomor handphon OTK tersebut dengan aplikasi get contact, diketahui nomor handphon +62 822-6914-4527 atas nama Hidayat atau Alhidayat, tertulis juga mamak Hidayat pada tagar pemberitahuannya.
Berdasarkan pengakuan tersebut tim juga mencoba menelusuri dengan menghubungi langsung Mursalin selaku Ketua K3S untuk menanyakan apakah benar Hidayat tersebut merupakan menantunya.
“Ya memang benar itu menantu saya, saya sudah bilang ga usah ikut campur, nanti saya telpon menantu saya itu,”ucapnya.
Diketahui bahwa dalam beberapa hari ini Wawai News menyoroti terkait dugaan keterlibatan Mursalin dalam pengkondisian proyek pengadaan barang di sekolah-sekolah.
Kemudian berdasarkan investigasi di lapangan diketahui bahwa Mursalin juga merangkap jabatan sebagai kepala sekolah di dua tempat berbeda di Kecamatan Wonosobo.
Dugaan ini semakin memperkuat spekulasi adanya praktik monopoli dan korupsi dalam proyek pendidikan di Tanggamus.
Upaya intervensi ini justru menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa ada pihak yang begitu panik hingga berusaha membungkam media? Jika tuduhan itu tidak benar, seharusnya pihak yang bersangkutan memberikan klarifikasi atau menggunakan hak jawab, bukan malah menekan jurnalis.
Tindakan intimidasi terhadap wartawan merupakan ancaman nyata bagi kebebasan pers, yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jika benar ada praktik pengondisian proyek, maka ini bukan sekadar isu kecil, melainkan skandal yang merugikan dunia pendidikan.
Publik kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan permainan anggaran di lingkungan K3S Tanggamus.
Apakah kasus ini akan terus menguap begitu saja, atau justru menjadi pintu masuk bagi pengungkapan skandal yang lebih besar? Semua mata kini tertuju pada pihak berwenang. ***
