JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai senjata pamungkas peningkatan gizi nasional kini tersandung aroma tak sedap, dugaan monopoli pasokan bahan pangan di sejumlah dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Alih-alih memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal, beberapa dapur justru terindikasi hanya “setia” pada satu sampai tiga pemasok. Ironisnya, pemasok itu disebut-sebut masih satu lingkaran dengan mitra pelaksana. Kalau begini, namanya bukan pemberdayaan ekonomi rakyat melainkan program rasa holding company.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, blak-blakan dalam rapat koordinasi di Surabaya dan Sidoarjo, Kamis (19/2). Ia menegaskan bahan baku pangan SPPG tidak boleh dikuasai segelintir supplier, apalagi jika hanya jadi perpanjangan tangan mitra.
“SPPG harus menggunakan minimal 15 supplier bahan baku pangan,” tegasnya.
Lima belas. Bukan satu, bukan dua, bukan “yang penting kenal”. Artinya jelas: program ini bukan untuk memperkaya satu gudang, tapi menghidupkan ekosistem pangan lokal.
Ketentuan itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Dalam Pasal 38 ayat (1) ditegaskan, penyelenggaraan MBG wajib memprioritaskan produk dalam negeri dan melibatkan usaha mikro, kecil, koperasi, Kopdes Merah Putih, hingga BUMDesa.
Secara regulasi, semuanya sudah tertata rapi. Tinggal pelaksanaannya: mau patuh atau mau pintar-pintaran?
BGN bahkan memerintahkan pengecekan langsung ke seluruh SPPG di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Targetnya, dalam satu minggu laporan jumlah supplier harus sudah masuk. Jika ditemukan dapur yang masih “hemat supplier” dan pasokannya dikuasai mitra tertentu?
“Saya suspend,” kata Nanik.
Singkat, padat, menegangkan.
MBG untuk Rakyat, Bukan untuk Lingkaran Sendiri
Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini sejak awal dirancang untuk menciptakan efek domino ekonomi. Dapur MBG bukan sekadar tempat memasak, melainkan simpul distribusi ekonomi lokal.
Kalau satu dapur menggandeng 15 supplier, artinya ada petani yang panennya terserap, nelayan yang ikannya laku, peternak yang telurnya terbeli, hingga UMKM yang kebagian rezeki. Tapi kalau supplier-nya cuma satu dan “itu-itu lagi”, yang kenyang bukan hanya anak sekolah melainkan juga satu rekening tertentu.
Satirnya, ini program makan bergizi gratis, bukan makan bergizi terpusat.
Ujian Transparansi di Dapur Negara
Kasus ini menjadi alarm dini. Jangan sampai program sebesar MBG yang menyedot anggaran jumbo berubah menjadi ladang kartel mikro.
BGN kini dihadapkan pada ujian konsistensi. Jika benar ada monopoli, sanksi harus ditegakkan. Kalau tidak, Perpres tinggal jadi dokumen formal, sementara praktik di lapangan berjalan dengan logika “yang penting lancar”.
Program gizi nasional seharusnya bukan hanya soal protein dan kalori, tapi juga soal keadilan distribusi ekonomi.
Karena kalau dapurnya saja sudah dikuasai satu kompor, bagaimana mungkin kita bicara tentang pemerataan?.***
