BEKASI– Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi sebut Pj Wali Kota Gani Muhamad tak peduli dengan dunia pendidikan.
Hal itu buntut kekecewaan BMPS dengan sikap Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhammad, karena empat kali surat permohonan audiensi mereka tidak pernah digubris.
“Kami sangat kecewa dengan sikap Pj Wali Kota Bekasi, empat kali surat audiensi, kita ingin membahas persoalan pendidikan tidak pernah ada tanggapan,”ungkap Ketua BMPS Kota Bekasi Bayu melalui rilis resminya, Rabu 22 April 2024.
Dikatakan salah satu tujuan pertemuan dengan pihak Wali Kota Bekasi untuk membahas masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain membahas persoalan pendidikan lainya.
Pasalnya ungkap Bayu, terkait persoalan PPDB menjadi masalah yang merugikan pihak BMPS tiap memasuki penerimaan siswa baru.
Hal tersebut dikarenakan tidak ada komitmen bersama untuk menjalankan Permendikbud terkait KBM dan Jumlah Siswa Per Rombel oleh pemerintah pada sekolah negeri.
“Sebagai bagian dari masyarakat BMPS juga memiliki hak untuk mengetahui kebijakan terkait pendidikan namun Pj wali kota acuh atas hal pendidikan. Padahal kami sudah empat kali bersurat,”kata Bayu lagi.
Diketahui bahwa tahapan PPDB sebentar lagi akan di mulai, namun belum ada iktikad baik dari Pemerintah Kota Bekasi untuk membahas hal ini. Padahal BMPS memiliki beberapa catatan dan masukan penting dalam pelaksanaan PPDB tahun 2024) 2025.
“Apa kita harus turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.Jangan di fikir kami tidak dapat melakukan hal itu. Karena ini demi pendidikan. Coba saja liat saat ini dengan adanya USB SMP N sebenarnya anak – anak didik kita sudah tidak merdeka belajarnya karena ruangan yang sempit tidak sesuai permen, dan masih banyak lagi persoalan yang dapat kami ungkap, “tuturnya.
Tahapan PPDB sebentar lagi akan dimulai namun belum ada iktikad baik dari Pemerintah Kota Bekasi untuk membahas hal ini.
Padahal BMPS memiliki beberapa catatan dan masukan penting dalam pelaksanaan PPDB tahun 2024-2025.
“Apa harus turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi baru ada tanggapan. Jangan di fikir kami tidak dapat melakukan hal itu. Karena ini demi pendidikan. Coba saja lihat saat ini dengan adanya USB SMP Negeri, sebenarnya anak – anak didik kita sudah tidak merdeka belajarnya karena ruangan yang sempit tidak sesuai permen, dan masih banyak lagi persoalan yang dapat kami ungkap,” tutupnya.***
