KOTA BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mencatat sebanyak 20.944 ijazah SMK swasta di Kota Bekasi, sampai sekarang masih tertahan, belum ditebus peserta didik.
“Hal lain, ada total Rp80 Miliar tunggakan operasional sekolah belum terbayarkan,”ungkap Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly kepada awak media, Senin 3 Februari 2025.
Dia menyebutkan penumpukan tunggakan ini terjadi sejak siswa mulai bersekolah hingga lulus. Bahkan, terjadinya tunggakan ada yang sejak sekolah swasta tersebut berdiri di Kota Bekasi.
Menurutnya, tidak ditebusnya ijazah bukan hanya karena faktor siswa tidak mampu, pasalnya, berbagai program keringanan sekolah swasta sudah diberikan dalam rangka membantu siswa dalam penebusan ijazah sesuai kemampuan orang tuanya.
“Sekolah telah menerapkan kebijakan fleksibel dengan membuat perjanjian pembayaran, namun hal ini mengakibatkan penumpukan tunggakan setiap tahunnya, hingga tembus Rp80 miliar totalnya,”tandas Kepala Sekolah salah satu SMK swasta di Kota Bekasi ini.
Kebijakan sekolah yang lunak ini jelas Ayung, berdampak pada terganggunya operasional sekolah.
Tidak hanya itu, BMPS Kota Bekasi juga menyalahkan pernyataan Gubernur terpilih Jawa Barat Dedy Mulyadi yang meminta ijazah dibagikan gratis, telah menimbulkan masalah baru.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat segera memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan menjamin keberlangsungan pendidikan sekolah swasta agar tetap beroperasi dengan baik.