KOTA BEKASI — Polemik pengelolaan Wisata Air Kalimalang yang ramai dikaitkan dengan penggunaan dana CSR dan dugaan komersialisasi akhirnya dijawab langsung oleh Direktur Utama PT Mitra Patriot (PTMP), David Raharja.
Dengan nada tegas, David memastikan bahwa hingga saat ini pembangunan kawasan wisata tersebut belum menggunakan satu rupiah pun dana APBD, baik dari Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pembangunan wisata Kalimalang itu murni investasi. Tidak ada digunakan sama sekali uang APBD,” ujar David, Kamis (19/2/2026).
David menjelaskan total dana yang digelontorkan dalam proyek pengelolaan wisata Kalimalang mencapai sekitar Rp48 miliar. Namun, angka tersebut bukan sepenuhnya dana CSR.
Menurutnya, dana CSR hanya berkisar belasan miliar rupiah dan digunakan khusus untuk pembangunan dua jembatan melengkung di area wisata.
Sementara sisanya merupakan investasi murni dari pihak swasta, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti lampu jalan, tenant kontainer, hingga fasilitas penunjang lainnya.
“CSR itu hanya untuk dua jembatan. Total Rp48 miliar itu sudah termasuk investasi pengelola,” tegasnya, meski tidak merinci angka pasti CSR yang dimaksud.
Dengan kata lain, jika ada yang membayangkan jembatan Kalimalang dilapisi APBD, David memastikan saat ini belum ada dana pemerintah yang turun untuk proyek tersebut.
Pengelolaan Wisata Kalimalang sendiri dimenangkan oleh PT Miju Dharma Angkasa melalui SK Direksi Nomor 066-KEP.DIR/PTMP-BKS/XI/2025. Perusahaan tersebut ditunjuk sebagai mitra pengelola melalui mekanisme lelang.
David menegaskan, penunjukan dilakukan melalui proses tender, bukan penunjukan langsung. Investasi yang digelontorkan oleh pemenang tender menjadi modal utama pengembangan kawasan. Dia pun menegaskan kedepan PT Miju akan mengelola wisata itu untuk 20 tahun lamanya.
“Kalau sudah investasi, tentu ada harapan bisnis. Itu wajar. Tapi tetap melalui mekanisme lelang yang sah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa PT Miju bekerja sama dengan PTMP dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Meski menegaskan belum ada penggunaan APBD, David mengakui ke depan ada rencana pembangunan tambahan menggunakan dana pemerintah. Salah satunya pembangunan tiga jembatan lengkung tambahan serta penataan trotoar dan pedestrian.
Namun, ia mengaku belum mengetahui secara detail peruntukan anggaran APBD tersebut.
“Saya belum tahu dana APBD pastinya digunakan untuk apa saja,” ujarnya.
Kontroversi muncul karena adanya persepsi publik bahwa dana CSR yang seharusnya bersifat sosial justru terkesan menjadi pintu masuk komersialisasi kawasan. Namun, PTMP menegaskan bahwa CSR digunakan sesuai peruntukannya dan sisanya murni investasi swasta.
Di tengah riuhnya perdebatan, satu hal yang kini menjadi perhatian publik adalah transparansi dan konsistensi pernyataan. Jika memang murni investasi, maka akuntabilitasnya pun harus setransparan papan proyeknya.
Peresmian kawasan direncanakan pada akhir April 2026. Hingga saat itu tiba, publik tentu akan terus memantau apakah Kalimalang benar-benar menjadi ikon wisata hasil investasi putra daerah, atau justru terus menjadi arus deras perdebatan anggaran.***
