JAKARTA – Kepala BPS, Suhariyanto, menyebutkan bahwa realisasi APBD belanja barang Jasa Pegawai mengalami kontraksi. Hal tersebut akibat ulah pemerintah daerah (Pemda) yang menahan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ditegaskan bahwa Hingga Maret 2021, total dana ‘tertahan’ mencapai Rp 182 triliun. Hal Ini merupakan tanggung jawab dari semua kepala daerah hingga berdampak pada terhambatnya pemulihan ekonomi Indonesia.
“Satu hal buat menghambat ekonomi Indonesia adalah realisasi APBD belanja barang jasa dan pegawai mengalami kontraksi,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu, (05/05/2021).
Padahal paparnya Presiden sudah ingatkan daerah realisasi anggaran ada, kalau bisa diwujudkan maka konsumsi pemerintah akan bantu pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan cukup kuat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi tanah air -0,74% secara year on year (yoy) dan -0,96% qtq. Komponen konsumsi pemerintah tumbuh 2,96% yang ditopang oleh realisasi belanja barang dan jasa pemerintah pusat.
“Kenaikan realisasi barang jasa ini semua terjadi pada semua komponen kecuali belanja perjalanan dinas, dan ini meningkat karena berkaitan dengan penanganan covid 19 baik pengadaan obat-obatan dan vaksin,” terangnya. ***
