BOGOR — Presiden Prabowo Subianto kembali mengumandangkan jargon klasik: BUMN harus bersih, swasta kuat, dan koperasi bangkit. Pernyataan itu ia lontarkan penuh kharisma saat menjamu para pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Senin (8/9/2025).
“Swasta yang kuat silakan. UMKM yang sudah jalan monggo. BUMN yang benar kerja. Jangan jadi sumber korupsi, dan koperasi akan bangkit,” kata Prabowo, dengan nada seolah sedang memberi aba-aba perang melawan maling anggaran.
Tapi apa daya, di balik pidato penuh semangat itu, ada kenyataan pahit: seorang terpidana masih duduk manis sebagai Komisaris Independen di tubuh BUMN pangan, ID Food. Ya, namanya Silfester Matutina, sosok yang lebih dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) ketimbang ahli pangan.
Silfester bukan sekadar kontroversial, ia sudah punya label resmi: terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap Jusuf Kalla. Awalnya, pengadilan memberi hadiah 1 tahun penjara, tapi di tingkat kasasi bonusnya naik jadi 1,5 tahun. Ironisnya, sampai sekarang dia masih bebas berkeliaran dan nongkrong gagah di website resmi ID Food, lengkap dengan foto dan jabatan.
Ibaratnya, BUMN disuruh bersih, tapi di ruang tamu masih ada lumpur yang belum dipel.
Pada Agustus 2025, Silfester bahkan mencoba jalan ninja dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sayang, ia tidak hadir di sidang karena alasan sakit. Hakim pun berkesimpulan, kalau sekadar titip absen, mending gugur sekalian. Dan benar saja, PK-nya resmi game over.
Sehingga jadi pertanyaan yang ditunggu Menteri BUMN Erick Thohir?
Mungkin beliau sedang menanti keajaiban, apakah terpidana bisa otomatis berubah jadi komisaris teladan hanya karena fotonya masih terpajang di website resmi?
Kalau BUMN harus jadi contoh, jangan-jangan contoh yang dimaksud adalah contoh cara melindungi jabatan meski sudah divonis penjara.
Prabowo sudah tegas, BUMN jangan jadi sumber korupsi. Tapi kalau komisarisnya saja masih terpidana yang belum dieksekusi, bukankah BUMN sedang belajar jadi stand-up comedy?
Kalau begini, rakyat boleh jadi hanya bisa berkomentar BUMN bersih? Iya, bersih-bersih nama di website, tapi lupa bersihin kursi komisaris.***
