Scroll untuk baca artikel
Opini

“Diplomasi Proyek” Presiden Prabowo

×

“Diplomasi Proyek” Presiden Prabowo

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo - foto Sekneg RI

Catatan Abdul Rohman Sukardi

WawaiNEWS.ID – Di tengah dunia yang sedang tegang Amerika dan Cina saling lirik, Rusia pasang kuda-kuda, Eropa sibuk menata ulang peta energi Indonesia tampil dengan strategi khas: bukan kirim kapal perang, tapi kirim proposal proyek.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, lahirlah istilah yang terdengar teknokratis sekaligus pragmatis: “diplomasi proyek.”

Kalau dulu diplomasi identik dengan pidato panjang dan jamuan makan malam, kini yang dibawa ke meja perundingan adalah daftar investasi, pengadaan alutsista, konsesi tambang, hingga pembangkit listrik. Bahasa globalnya sederhana: You want stability? Let’s sign something.

Politik Luar Negeri: Non-Blok, Multi-Invoice

Indonesia tetap mengaku bebas aktif dan non-blok. Artinya tidak condong ke satu kutub. Tapi juga tidak menolak ketika semua kutub datang membawa proposal.

Rusia dapat alutsista.
Cina bangun listrik.
Amerika ajak negosiasi tarif.
Kanada tanam investasi tambang.
Turki kirim perlengkapan militer.
India kirim kendaraan niaga.

Semua kebagian. Semua tersenyum. Semua merasa “punya saham psikologis” di Indonesia.

BACA JUGA :  Pilpres 2024 Akan Dicurangi Besar-besaran Demi Gibran?

Ini seperti pesta pernikahan geopolitik: semua tamu diberi suvenir agar tidak ada yang pulang dengan rasa tersinggung.

Deterrence Tanpa Dentuman

Dalam teori strategi klasik, setiap tekanan pasti punya harga. Diplomasi proyek mencoba menaikkan harga itu.

Konsepnya mirip deterrence through interdependence mencegah agresi dengan membuat pihak lain ikut berkepentingan.

Kalau Anda punya proyek miliaran dolar di Indonesia, tentu Anda akan berpikir dua kali sebelum membuat gaduh. Mengusik Indonesia berarti membuka risiko kegagalan investasi sendiri.

Jadi alih-alih pasang rudal, Indonesia pasang kontrak.

Alih-alih unjuk kekuatan militer, Indonesia unjuk spreadsheet.

“Menjual Kedaulatan” atau Menyewakan Peluang?

Tentu saja kritik berdatangan. Ada yang menuding: ini bukan diplomasi, ini obral proyek. Ada yang menyebutnya “kedaulatan sistem cicilan.”

Namun pendukungnya punya jawaban elegan: justru dengan banyak mitra, Indonesia tidak tergantung pada satu pihak. Ketergantungan tunggal itu berbahaya. Diversifikasi adalah asuransi geopolitik.

Dalam logika ini, semakin banyak negara punya kepentingan di Indonesia, semakin kecil peluang Indonesia ditekan secara sepihak.

BACA JUGA :  Prabowo Harus Buktikan Tidak Turut Menikmati Dana Judi Online

Kalau semua merasa diuntungkan, siapa yang tega menekan?

Meskipun tentu, dalam politik global, “tega” bukan kata yang asing.

Antara Transfer Teknologi dan Transfer Ketergantungan

Diplomasi proyek dijanjikan membawa manfaat konkret:

  • Infrastruktur tumbuh.
  • Lapangan kerja terbuka.
  • UMKM terdorong.
  • Industri nasional naik kelas.
  • Transfer teknologi terjadi.

Secara teori, ini terdengar seperti iklan pembangunan edisi premium.

Pertanyaannya tinggal satu: siapa yang paling besar menikmati transfer itu? Teknologinya? Atau keuntungannya?

Karena dalam praktik global, investasi bisa jadi jembatan kemajuan atau lorong panjang ketergantungan baru.

Isolasionisme? Itu Paket Lawas

Pendekatan ini juga menolak isolasionisme. Dunia sudah terlalu saling terikat. Menutup diri justru mempersempit ruang gerak.

Contoh klasik sering disebut: Venezuela. Ketika jejaring ekonomi menyempit dan ketergantungan komoditas terlalu dominan, tekanan eksternal terasa lebih keras.

Pesannya jelas: lebih baik banyak mitra, daripada satu pintu keluar.

Realisme dengan Sentuhan Pragmatis

Pada akhirnya, “diplomasi proyek” adalah bentuk realisme strategis. Indonesia sadar ia kaya nikel, tembaga, batu bara, dan energi terbarukan. Kekayaan itu magnet.

BACA JUGA :  Prabowo Tinjau Pengungsian Bencana Sumatera, Janjikan Rumah bagi Korban: Negara Hadir, Bukan Sekadar Menyapa

Magnet selalu menarik. Tinggal pilih: ditarik tanpa aturan, atau diikat dengan kontrak. Diplomasi proyek memilih opsi kedua.

Membuat dunia tidak hanya melirik Indonesia sebagai ladang sumber daya, tetapi juga sebagai mitra yang punya posisi tawar.

Kalau dulu pertahanan negara identik dengan tank dan jet tempur, kini mungkin ditambah satu lagi: proposal investasi.

Karena di era globalisasi, perang tidak selalu berbunyi ledakan. Kadang ia berbentuk tarif. Kadang berupa embargo. Kadang berupa manipulasi harga komoditas.

Dan dalam dunia seperti itu, mungkin benar: pertahanan terbaik bukan sekadar meriam, tapi membuat sebanyak mungkin pihak merasa rugi jika Indonesia goyah.

Diplomasi proyek Presiden Prabowo bisa jadi adalah seni bertahan hidup ala Nusantara, tersenyum, berjabat tangan, menandatangani kontrak sambil memastikan tak ada satu pun tamu yang merasa diabaikan.

Karena dalam politik global, yang paling berbahaya bukan musuh yang terang-terangan.
Melainkan mitra yang tak lagi punya kepentingan.

Jakarta, 22 Februari 2026.
ARS.