JAKARTA – Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang sedianya akan di selenggarakan pada jum’at-ahad 26-28/3/2021 mendatang batal digelar.
Hal tersebut karena dianggap terlalu politis bahkan disinyalir ada oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta dianggap menunggangi wadah berhimpun pemuda/KNPI untuk kepentingan politiknya kedepan.
“Benar, ada pembatalan agenda Musda Bersama DPD KNPI DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan beberapa hal kursial, diantaranya ada oknum pejabat pemprov DKI yang ingin memanfaatkan untuk kepentingan politik golongannya,”ungkap
Bambang Irawan, ketua DPD KNPI DKI Jakarta, dibawah kepemimpinan Abdul Azis, dikonfirmasi Senin (23/3/2021).
Dikatakan bahwa dirinya tidak menolak penyatuan. Tapi menolak diskriminasi serta tidak adanya kesetaraan dalam MUSDA penyatuan.
“Saya sampaikan itu langsung di depan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada saat dipanggil untuk membicarakan penyatuan Pemuda beberepa waktu lalu di ruang rapat balai kota, penyatuan itu harus berdasarkan pikiran bersama, gagasan bersama dan kesimpulan bersama bukan bicara sendiri-sendiri,”tukas Bambang
Bahwa dalam rapat tersebut diakuinya ia mengusulka konsensus yang basisnya kesetaraan kepada Wakil Gubernur dan para peserta rapat yakni penyatuan struktural.
“Kalau penyatuan adalah embel-embel untuk memuluskan naluri serta birahi politik segelintir oknum, saya rasa tidak mungkin terjadi,”tambah Bambang.
Menurutnya ada oknum SC yang dibentuk oleh mereka secara sepihak mencatut nama saya serta Organisasi yang saya nahkodai dalam Musda bersama.
“Ini kan tidak beretika, tanpa memberitahukan saya tanpa konfirmasi apa lagi kirim undangan, tiba-tiba saya baca di media bahwa mereka mengklaim ada kesepakatan,”tegasnya mengatakan tidak pernah bersepakat dengan MUSDA atas nama embel-embel penyatuan yang sangat diskriminatif. (Gusven)
