LAMPUNG TIMUR – Kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun anggaran 2025 dimanfaatkan secara maksimal oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, Hajat Sudrajat, yang turun langsung ke wilayah Dapil 5, mencakup Kecamatan Waway Karya, Sekampung Udik, dan Marga Tiga.
Dalam kunjungan resesnya di Dusun 6, Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Hajat hadir dengan mengajak langsung Adhitia Pratama, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar.
Pertemuan tersebut menjadi momen istimewa karena mempertemukan dua wakil rakyat dari dua tingkatan legislatif untuk memperjuangkan kebutuhan warga, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini kerap luput dari perhatian kebijakan pembangunan secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap muka langsung dengan warga Dusun 6 dalam keadaan sehat walafiat. Ini momentum penting, karena kita bisa mendengar langsung suara masyarakat tanpa perantara,” ujar Hajat dalam sambutannya, Senin 28 Juli 2025.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara anggota dewan di tingkat kabupaten dan provinsi akan memperkuat upaya mendorong realisasi aspirasi masyarakat.
“Dengan bergabungnya tokoh muda seperti Bang Adhitia dari DPRD Provinsi, kita harap ada kekuatan lebih dalam mendorong kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya di Lampung Timur,” lanjutnya.
Senada, Adhitia Pratama mengawali perkenalannya dengan menyampaikan permohonan maaf karena baru dapat bertemu langsung dengan warga Dusun 6.
Ia menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat, serta menegaskan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam menyampaikan keluhan dan kebutuhan.
“Mungkin selama ini saya belum sempat hadir langsung ke Dusun 6. Maka dari itu saya mohon maaf. Hari ini, saya hadir sebagai wakil rakyat, ingin mendengar langsung masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Semua ini akan menjadi bahan perjuangan kami, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” jelas Adhitia.
Kegiatan reses ini juga diisi dengan dialog terbuka antara warga dan para wakil rakyat. Berbagai isu disampaikan, mulai dari kebutuhan infrastruktur jalan, dukungan terhadap petani, hingga persoalan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Sejumlah warga mengaku mengapresiasi model kolaboratif seperti ini karena memungkinkan penyampaian aspirasi langsung kepada dua level pemerintahan secara bersamaan.
Namun sebagian juga berharap kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti pada janji atau pencatatan, tetapi ditindaklanjuti dengan realisasi konkret.
“Kami berharap setelah kegiatan ini, ada perubahan nyata. Jalan kami rusak bertahun-tahun, irigasi belum maksimal. Kalau sudah didengar, kami mohon juga dibuktikan,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Dengan suasana penuh antusiasme dan partisipasi aktif warga, kegiatan reses ini menjadi salah satu bentuk komunikasi politik yang dinilai efektif.
Tinggal kini pembuktian komitmen dan tindak lanjut konkret di lapangan, yang akan menentukan sejauh mana suara rakyat benar-benar dijadikan dasar kebijakan.***
