BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk copot alias mengganti Penjabat (Pj) Wali Kota Gani Muhamad.
Hal itu menyusul anggapan tidak pedulinya Pj Wali Kota Bekasi terhadap dunia pendidikan terutama perguruan swasta di Kota Patriot versi BMPS.
Bahkan BMPS tak main-main dalam menyuarakan pencopotan Pj Wali Kota Bekasi bakal gelar aksi di Kemendagri untuk membawa tuntutan ganti Gani Muhamad yang mereka anggap tak peduli pendidikan swasta.
“Ini mungkin karena Pj Wali Kota Bekasi bukan pilihan rakyat. Sehingga terkesan angkuh kepada rakyat. Jual mahal untuk ketemu rakyat,”ungkap Ayung Sardi Dauly, Sekretaris BMPS Kota Bekasi Minggu 28 April 2024.
Dikatakan BMPS saat ini, sedang menyiapkan surat permohonan izin demo di kepolisian, aksi akan dilaksanakan dalam pekan ini di Gedung Kemendagri, Jakarta.
Aksi itu, adalah buntut kekecewaan terhadap Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, karena dua kali diundang pihak BMPS untuk dialog tidak pernah hadir. Tak hanya itu BMPS dua kali bersurat resmi untuk meminta audiensi membahas persoalan pendidikan jelang pelaksanaan PPDB Online juga tidak digubris.
“BMPS sudah dua kali bersurat untuk
audiensi, tapi Pj Wali Kota Bekasi tetap tidak mau bertemu dengan BMPS,”tukas Ayung.
Undangan pertama diberikan saat pelantikan pengurus BMPS, sementara undangan kedua untuk membuka Musda BMPS juga tidak dihadiri. Saat itu jelas Ayung, panitia dari BMPS telah menyiapkan piagam penghargaan untuk Pj Wali Kota Bekasi.
“Keinginan kami untuk bertemu Pj Wali Kota Bekasi hanya ingin menyampaikan rekomendasi dari hasil Musda BMPS menyambut pelaksanaan PPDB Online yang tak lama lagi digelar, “ungkapnya.
Menurut Ayung, saat ingin audiensi yang pertama BMPS sebenarnya diundang Sekda kota Bekasi, tapi ditolak, Karena BMPS ingin audensi dengan Pj Wali. Gani Muhamad
Begitu pun pada saat audiensi yang kedua hanya diwakili oleh Asda 2 Kota Bekasi Inayatullah. Dalam pertemuan, Asda 2 Kota Bekasi hanya terbatas menampung aspirasi.
Padahal, audiensi sangat diharapkan sekaligus BMPS ingin menyampaikan masukan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.
“Saat ini sudah ekspos terkait Perwal PPDB tahun ajaran 2024 /2025, BMPS ingin menyampaikan rekomendasi. Berkaca kebelakang PPDB sering terjadi kekisruhan,” ungkapnya.***
