KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya menata ruang wilayah Jawa Barat dengan prinsip selaras alam, demi mencegah bencana dan mengembalikan harmoni lingkungan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam berbagai forum, termasuk saat melantik pengurus DPD Apdesi Jawa Barat di Bandung, 15 Mei 2025. Menurutnya, tata ruang Jabar saat ini kacau karena lebih tunduk pada kepentingan politik ketimbang konservasi.
“Perkebunan berubah jadi tambang dan industri. Gunung kehilangan hutan, laut kehilangan pantai. Kalau mengeruk alam seenaknya, akan ada musibah,” tegas KDM.
Ia menyoroti tumpang tindih kebijakan: satu wilayah ditetapkan sebagai destinasi wisata, namun di saat bersamaan diizinkan menjadi lokasi pertambangan. Dampaknya, kawasan hijau seluas 1,2 juta hektare menghilang, terutama di Bekasi dan Bogor, yang berganti menjadi area permukiman, perhotelan, dan pariwisata.
“Banjir kini bukan hanya di dataran rendah, tapi juga di pegunungan. Itu bukti tata ruang kita keliru,” ujarnya.
KDM berencana merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar tahun ini. Ia bahkan meminta OPD terkait mempelajari peta tata ruang peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang dinilainya lebih selaras dengan alam.
“Tak akan sama seperti zaman kolonial, tapi kita bisa mendekatkan. Jangan sampai kacau seperti sekarang,” katanya.
Baginya, tata ruang yang benar bukan meniadakan industri atau permukiman, melainkan menjaga keseimbangan. “Gunung tetap indah, air jernih, sungai berkelok, pantai bersih, sawah terasering. Itulah Jabar yang aman dari bencana,” tutupnya. ***
