Diskursus politik pada era reformasi tidak sepi dari narasi anti pembangunan Jawa sentris itu.
Presiden Jokowi merupakan orang Jawa. Hebatnya ia digambarkan sebagai sosok pendobrak anti “pembangunan Jawa sentris”. Pembangunan infrastruktur di Luar Jawa pada eranya dinilai sebagai bukti.
Narasi itu sebenarnya tidak akurat. Presiden Soeharto juga merambah hingga pelosok nusantara dalam membangun. Melalui strategi delapan jalur pemerataan.
Program-program Inpres, infrastruktur pendidikan, kesehatan, sarana transportasi. Telah dibangun untuk membuka isolasi semua wilayah. Melalui kemampuan anggaran sekala serba terbatas pada masanya.
Isu anti “pembangunan Jawa sentris” sebenarnya merupakan ilusi belaka. Bahwa Jawa berkembang sedemikian pesat, ia merupakan zona ekonomi yang telah tumbuh sejak era kolonial.
Bahkan pusat peradaban sejak era kerajaan-kerajaan. Jawa juga zona subur, oleh banyaknya gunung berapi.
Area di mana sumber pangan melimpah untuk kebutuhan penduduk. Bukan karena luar Jawa tidak dibangun.
Isu anti pembangunan Jawa sentris itu salah satunya dijawab melalui pembangunan IKN. Agar potensi disintegrasi tidak berlanjut.
Bahkan berkembang opini pada tahun 2010-an, siapa pendukung ibu kota baru, ia akan menjadi presiden. Entah dari mana sumber hembusan itu.
Faktanya isu itu beredar. Termasuk pihak yang kini menolak, mungkin dulunya justru pendukung adanya IKN.
Kini IKN telah dibangun. Sebagai healing ilusi penganaktirian pembangunan Jawa vs Non Jawa. Healing dari anti “ilusi pembangunan Jawa sentris”. Tentu buang-buang anggaran jika harus dibatalkan.
Sebagai ilusi bersama, maka harus dibayar bersama. Bebannya harus ditanggung bersama sebagai bangsa.
Akan tampak seperti tiang-tiang pancang beton yang kini mangkrak di sepanjang jalan HR. Rasuna Said Jakarta. Atau Jalan Selat Sunda yang gagal setelah keluar biaya banyak untuk riset. Jika IKN dibatalkan.
ARS (rohmanfth@gmail.com), 21-03-2024
