TANGGAMUS — Jalan rusak di Kabupaten Tanggamus, Lampung, menghadapi persoalan klasik, panjang kerusakan mencapai ratusan kilometer, sementara anggaran perbaikan hanya mampu menjangkau sebagian kecil ruas jalan setiap tahun.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanggamus memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menangani jalan kabupaten yang tidak mantap mencapai Rp1,563 triliun. Namun, anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur jalan rata-rata hanya sekitar Rp20 miliar per tahun.
Selisih antara kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah itu membuat pekerjaan memperbaiki jalan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga tantangan panjang dalam menentukan prioritas pembangunan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Tanggamus, Jon Novri, menyampaikan data tersebut berdasarkan survei kondisi jalan dan verifikasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Data Jalan Daerah (SIPDJD).
Data 2026 mencatat, dari total 939,128 kilometer jalan kabupaten, sepanjang 292,80 kilometer berada dalam kondisi baik dan 124,96 kilometer dalam kondisi sedang. Sementara itu, jalan rusak ringan tercatat 42,87 kilometer dan jalan rusak berat mencapai 478,50 kilometer.
Dengan demikian, total jalan yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat mencapai 521,37 kilometer. Angka ini setara dengan lebih dari separuh panjang jalan kabupaten yang tercatat.
Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada 2026 baru mencapai 44,48 persen.
“Berdasarkan data kondisi jalan tahun 2026, terdapat 292,80 kilometer jalan dalam kondisi baik, 124,96 kilometer kondisi sedang, 42,87 kilometer rusak ringan, dan 478,50 kilometer rusak berat,” kata Jon Novri, Jumat (23/10/2026).
Anggaran Rp20 Miliar, Kebutuhan Rp1,56 Triliun
Besarnya kebutuhan anggaran terlihat dari perkiraan biaya penanganan setiap kilometer jalan. Menurut Jon Novri, penanganan dengan konstruksi beton membutuhkan sekitar Rp5,5 miliar per kilometer, sedangkan konstruksi hotmix rata-rata Rp3 miliar per kilometer.
Jika seluruh 521,37 kilometer jalan tidak mantap ditangani menggunakan hotmix, kebutuhan anggaran secara kasar mencapai Rp1,56 triliun. Perhitungan tersebut belum memasukkan pembangunan jembatan, perencanaan, dan pengawasan.
“Untuk penanganan jalan kabupaten yang tidak mantap sepanjang kurang lebih 521 kilometer, dibutuhkan anggaran minimal Rp1,563 triliun jika menggunakan hotmix,” ujarnya.
Sementara itu, dengan anggaran sekitar Rp20 miliar per tahun, kemampuan penanganan jalan diperkirakan hanya sekitar tujuh kilometer.
Artinya, kebutuhan perbaikan jalan yang mencapai lebih dari 521 kilometer tidak mungkin diselesaikan dalam satu tahun dengan kemampuan anggaran tersebut. Bahkan, jika diasumsikan anggaran dan biaya konstruksi tidak berubah serta seluruh dana dialokasikan untuk penanganan jalan, kebutuhan itu setara dengan puluhan tahun pekerjaan.
Hitungan tersebut belum memperhitungkan kemungkinan munculnya kerusakan baru, kenaikan harga material, maupun kebutuhan pemeliharaan jalan yang sudah diperbaiki.
Di sinilah persoalan jalan Tanggamus menjadi lebih besar daripada sekadar panjang aspal yang mengelupas atau badan jalan yang berlubang. Pemerintah harus mengejar ketertinggalan perbaikan sekaligus menjaga agar ruas yang sudah ditangani tidak kembali rusak.
Jalan Mana yang Didahulukan?
Dengan ruang fiskal yang terbatas, PUPR Tanggamus menerapkan skala prioritas dalam menentukan ruas jalan yang akan ditangani. Pertimbangan itu mencakup visi dan misi kepala daerah serta usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokok-pokok pikiran anggota DPRD atau e-pokir, dan kajian teknokratik Dinas PUPR.
Jon Novri mengatakan, ruas yang diprioritaskan umumnya merupakan jalan utama atau poros yang mengalami kerusakan cukup parah dan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran, penanganan jalan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan sistem perencanaan yang berlaku, baik melalui Musrenbang, e-pokir, maupun usulan teknokratik,” katanya.
Skema tersebut menjadi cara pemerintah memilah kebutuhan yang jauh lebih besar daripada anggaran yang tersedia. Namun, bagi masyarakat yang setiap hari melintasi jalan rusak, persoalan utamanya tetap sama: kapan ruas jalan di wilayah mereka mendapat giliran perbaikan?
Selain jalan kabupaten, Pemkab Tanggamus juga mengelola jalan lingkungan sepanjang 631,36 kilometer berdasarkan SK Bupati Tanggamus Nomor B.304/24/08/2021. Panjang tersebut menambah pekerjaan pemeliharaan infrastruktur yang harus diperhatikan pemerintah daerah.
Warga Sudah Bergotong Royong, Perbaikan Diusulkan pada 2027
Di tengah keterbatasan anggaran, warga Pekon Sinar Jawa dan Pekon Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, memilih bergotong royong mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan penghubung antarkedua pekon.
Langkah swadaya itu mendapat apresiasi dari Dinas PUPR Tanggamus. Jon Novri menyebut partisipasi warga sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Dinas PUPR sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat yang secara swadaya turut serta membangun maupun memelihara jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan, seperti yang dilakukan masyarakat Pekon Datar Lebuai dan Pekon Sinar Jawa,” ujarnya.
PUPR, lanjut Jon Novri, berencana menganggarkan pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Sinar Jawa–Datar Lebuai pada Tahun Anggaran 2027.
Rencana tersebut diharapkan dapat melanjutkan upaya warga agar kondisi jalan semakin baik dan akses masyarakat menjadi lebih lancar.
“Harapannya, ruas jalan tersebut dapat tuntas ditangani, digunakan masyarakat dengan baik, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Pekon Datar Lebuai dan Pekon Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan,” katanya.
Besarnya kebutuhan anggaran dan terbatasnya kemampuan fiskal menunjukkan bahwa perbaikan jalan Tanggamus membutuhkan perencanaan jangka panjang serta konsistensi alokasi anggaran.
Sebab, ketika kerusakan sudah mencapai lebih dari 521 kilometer, persoalannya bukan lagi sekadar mencari ruas yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Tantangan berikutnya adalah memastikan panjang jalan yang ditangani setiap tahun mampu mengejar laju kerusakan, bukan sekadar mengurangi daftar pekerjaan yang belum selesai. ***
