WAWAINEWS.ID – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) membuka suara terhadap seruan boikot berbagai produk yang barafiliasi dengan Israel di dalam negeri dengan meminta agar pemerintah turun tangan terkait dampak yang terjadi.
Kadin melalui keterangan resminya, menyebutkan bahwa aksi boikot terhadap sejumlah produk yang diyakini berafiliasi dengan Israel telah menimbulkan kerugian bagi dunia usaha.
Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi, menyebut tindakan yang dilakukan masyarakat telah menimbulkan kerugian karena dilakukan pada sektor usaha yang menyerap tenaga kerja yang menggantungkan kehidupan pada pekerjaannya.
BACA JUGA : Inilah Daftar Produk Israel di Indonesia yang Wajib di Boikot
Untuk itu, dalam pernyataannya, Kadin mengumumkan agar pemerintah ikut turun tangan dalam menangani masalah tersebut.
“Aksi boikot yang terjadi di belakangan marak, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan latar belakang perlindungan kepentingan nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/11).
Lebih lanjut, Yukki menegaskan bahwa Kadin mengecam segala bentuk kejadian dan kekerasan di Palestina. Meski demikian, ia berharap agar masalah tersebut dapat terselesaikan.
BACA JUGA : Sejarah Baru, Hari Nakba atau Pengusiran Massal Palestina karena Israel Diperingati PBB
“Kami juga menyatakan netral dalam isu geopolitik yang sedang terjadi dan fokus pada pengembangan usaha dunia serta pertumbuhan perekonomian nasional,” katanya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi sebelumnya juga mengatakan bahwa pendapatan sektor ritel dapat menurun drastis akibat seruan boikot yang masih berlangsung.
Menurut Uswati, aksi yang terjadi dapat berdampak besar terhadap industri ritel dari hulu ke hilir, yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi dalam negeri hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah itu dengan tegas agar seruan boikot tidak terjadi terlalu lama.***
