Untuk itu mereka mendesak Kajari Lamtim mengungkapkan ke publik asal-muasal uang yang telah diterimanya lalu dikembalikan lagi ke kas Daerah tersebut secara transparan, agar masyarakat tidak menduga yang negatif terhadap aparat Kejaksaan.
Dia pun mempertanyakan landasan hukum Kejari menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi yang sangat terang benderang tersebut. Jangan seolah warga Lampung Timur ini tak paham hukum senaknya membuat pernyataan menghentikan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi hanya karena diduga melibatkan banyak pejabat.
“Kami para penggiat antikorupsi tidak akan berhenti memperjuangkan tegaknya keadilan dan kebenaran walaupun langit akan runtuh,” tegas Sopiyan Subing.
Menurut dia, kasus dugaan tipikor makan minum bupati-wabup ini sangat berbeda dengan kerugian keuangan negara atau daerah akibat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan sebuah proyek pembangunan fisik.
“Pada perkara dugaan korupsi makan minum ini terlihat jelas adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara memalsukan nota belanja, dan mark up atas pembelian makanan maupun minuman.
Semua data dan faktanya sangat transparan. Masyarakat awam pun tahu jika ada korupsi dalam anggaran makan minum bupati dan wabup, masak Kejari malah menghentikan penyelidikan,” sambungnya.
Ia pun mengingatkan pejabat Kejari Lamtim untuk tidak mempertaruhkan integritas sebagai aparat penegak hukum dengan mengeliminir sebuah kasus dugaan korupsi yang sangat transparan tersebut.
“Kami akan mengkonsolidasikan kekuatan para penggiat antikorupsi di Lamtim guna mengambil langkah-langkah agar perkara ini sampai ke meja hijau,”pungkas dia.***
