JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah” yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Rakornas ini menjadi forum strategis lintas daerah untuk memperkuat langkah kolektif mencegah dan memberantas korupsi di daerah, sekaligus sebagai bagian dari fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak secara lugas mengungkap realitas pahit masih maraknya praktik korupsi di negeri ini. Sebagai mantan jaksa, ia mengaku kenyang menangani kasus korupsi mulai dari pejabat tinggi pusat hingga kepala daerah.
“Rasanya sudah bosan menangani perkara korupsi. Tapi demi bangsa, saya tetap berbagi pengalaman agar Indonesia bebas dari belenggu ini. Jangan biarkan anak cucu kita mewarisi sistem yang bobrok,” tegas Johanis.
Ia juga menyoroti rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang pada 2024 hanya berada di angka 37 salah satu yang terendah di kawasan ASEAN.
“Kita negara kaya: punya tambang, emas, nikel. Tapi selama korupsi masih merajalela, semua potensi itu tak akan berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Johanis mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi sudah dimulai sejak era Presiden Soekarno tahun 1957, namun hingga kini belum membuahkan hasil maksimal. Ia pun mengajak kepala daerah membangun sistem yang transparan dan akuntabel, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki IPK jauh lebih tinggi.
Sebagai bentuk konkret, Gubernur Dedi Mulyadi bersama Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menandatangani Komitmen Antikorupsi di hadapan pimpinan KPK dan para kepala daerah lainnya. Tindakan ini disebut sebagai pijakan awal untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, serta membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Pemerintahan bersih adalah syarat utama untuk memastikan setiap rupiah anggaran kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan yang adil dan merata,” kata KDM usai penandatanganan.
Selain Jawa Barat, Rakornas ini juga dihadiri oleh kepala daerah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, hingga Kepulauan Bangka Belitung. Forum ini diharapkan menjadi titik balik kolaborasi lintas wilayah dalam mendorong efektivitas kebijakan antikorupsi secara nasional.
KPK menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan bersih tidak hanya ditentukan oleh instrumen hukum, tetapi juga keberanian moral dan keteladanan para pemimpin daerah. ***
