KOTA BEKASI — Rapat kerja memang perlu, tapi kalau rapatnya di luar kota sambil wisata—di jam kerja pula maka yang lebih tepat disebut bukan rapat kerja, melainkan libur kerja.
Inilah yang kini tengah menjadi sorotan publik setelah terungkapnya kegiatan wisata berkedok rapat kerja para kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ironisnya, di tengah ramainya pemberitaan, para pejabat terkait memilih diam seribu bahasa.
Sikap bungkam itu memantik amarah para aktivis. Dari balik kekecewaan publik, suara paling lantang datang dari Lembaga Sosial Pemuda Nusantara (LSPN). Lembaga ini menilai, tindakan para kepala sekolah tersebut adalah bentuk pemborosan dan penyalahgunaan jabatan yang mencederai semangat reformasi birokrasi.
“Ini bukan rapat kerja, tapi rapat cari angin,” sindir Samsul Bahri, Ketua LSPN, saat ditemui awak media, Selasa (3/11/2025).
“Di saat pemerintah menggaungkan efisiensi, mereka malah berwisata pakai uang rakyat. Lucunya, dilakukan di jam kerja dan tanpa izin resmi dinas. Hebat, ya izin rakyat dianggap sepele, tapi fasilitasnya tetap dipakai.”imbuhnya.
Samsul mengatakan, diamnya para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi justru memperbesar kecurigaan publik. “Mereka bungkam, seolah berharap masalah ini hilang begitu saja. Padahal, publik sekarang tidak mudah lupa,” ujarnya.
LSPN memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat di tiga titik strategis:
Tujuannya jelas, mendesak Kepala Dinas Pendidikan mencopot seluruh kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan wisata berkedok rapat kerja, serta mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri penggunaan anggarannya.
“Kami akan turun ke jalan 7 November 2025, membawa spanduk, toa, dan nalar. Kalau Dinas Pendidikan tidak bisa mendidik bawahannya, biar masyarakat yang mengajarkan arti tanggung jawab,” kata Samsul lugas.
