LAMPUNG – Pemerintah melalui Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Produksi Udang Nasional mulai percepat pengembangan budidaya udang di sejumlah daerah yang menjadi sasaran.
Tim yang terdiri dari unsur lintas sektoral tersebut langsung menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Lampung Selatan.
Sebagaimana diketahui Kabupaten Lampung Selatan menjadi satu dari lima kabupaten/kota yang menjadi target pengembangan budidaya udang di tahun ini. Sejumlah dukungan program tengah disiapkan Pemerintah untuk mempercepat realisasi target.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo secara khusus memasang target peningkatan nilai ekspor sebesar 250 % dalam lima tahun mendatang (2024).
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Kab Lampung Selatan, mengatakan bahwa keberadaan POKJA merupakan bentuk keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan kontribusi udang terhadap perekonomian nasional.
Slamet menilai dijadikannya udang sebagai prioritas nasional akan mampu mempercepat pencapaian target yang diharapkan Presiden.
“Karena telah menjadi prioritas nasional, maka input sumber daya di masing masing sektoral bisa didorong untuk mendukung peningkatan produksi udang, mulai dari akses kebutuhan pembiayaan, infrastruktur, fasilitas penunjang dan sarana prasarana lainnya, serta dukungan kemudahan regulasi terutama investasi dan perijinan”, ungkap Slamet.
Dirjen asal Banjarnegara ini juga membeberkan bahwa KKP tahun ini telah menetapkan lima lokus yang akan dijadikan percontohan klaster budidaya udang berkelanjutan, termasuk Kabupaten Lampung Selatan.
Sedangkan daerah lainnya yakni Aceh Timur, Sukabumi, Sukamara, dan Kabupaten Buol. Menurutnya, model klaster sangat efektif untuk menggenjot produktivitas, disamping lebih ramah lingkungan.
“Tahun ini kita bikin dulu percontohan di lima Kabupaten, kedepan kita perluas dan harapannya akan memicu masyarakat dan pelaku usaha mengembangkan model ini,”jelasnya.
Jika sudah masif dikembangkan, maka dengan sendirinya target ini mudah dicapai. Kita menargetkan sekitar 100.000 ha lahan yang akan kita upgrade produktivitasnya. Oleh karenanya, keberadaan POKJA ini sangat penting dalam memberikan effort yang dibutuhkan.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menekankan agar komitmen yang telah dibangun oleh lintas sektoral tidak hanya mandek dalam tataran wacana, namun harus betul betul direalisasikan. Sudin juga menekankan untuk bersama sama mewujudkan harapan Presiden yakni kesejahteraan masyarakat.
“Prinsipnya DPR akan full support. Program perhutanan sosial harus terus didorong. Terkait kemudahan perijinan, kami di Komisi IV juga siap bantu. Saya juga ingin tekankan pada semua pihak agar jangan sampai ada peraturan yang dilanggar. Intinya kami akan selalu turun ke lapangan guna menyerap aspirasi, sekaligus mengawasi sejauhmana program ini telah dijalankan dengan baik”, kata Sudin. (Munir)
