JAKARTA — Upaya mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas di kawasan aglomerasi Jabodetabek memasuki babak baru. Para kepala daerah dari wilayah penyangga Jakarta, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, dan Wali Kota Tangerang Selatan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Transportasi Jakarta dan Wilayah Sekitarnya, yang digelar di Balai Agung, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pertemuan strategis ini menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah serta integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam menciptakan sistem transportasi efisien, terhubung, dan berkelanjutan bagi 30 juta penduduk Jabodetabek.
“Permasalahan transportasi di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara sektoral atau administratif. Dibutuhkan kesamaan pemahaman, keselarasan kebijakan, dan semangat kolaborasi lintas wilayah,” tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya.
Dua Fokus Utama, Integrasi dan Pembiayaan Berkelanjutan
Rakor membahas dua agenda utama, yaitu:
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta memaparkan capaian terkini sistem transportasi massal yang kini menjadi tulang punggung mobilitas warga Transjakarta, MRT, dan LRT Jabodebek.
Data menunjukkan terdapat lebih dari 3,5 juta pergerakan harian pada jam sibuk pagi dan sore di kawasan Jabodetabek, dengan tingkat konektivitas mencapai 92 persen. Namun, tingkat penggunaan kendaraan umum baru menyentuh 24 persen, sehingga dibutuhkan dorongan kebijakan baru yang lebih inklusif dan terintegrasi.
Transportasi Modern dan Ramah Lingkungan
Forum juga membahas arah pengembangan transportasi masa depan yang menekankan integrasi antarmoda, pemerataan akses, dan pengurangan emisi karbon, meliputi:
“Jakarta bukan lagi kota termacet di dunia kita sudah turun ke peringkat kelima. Ini bukti nyata dari kerja bersama lintas wilayah. Namun perjuangan belum usai. Kita harus terus bergerak bersama menuju sistem transportasi metropolitan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Pramono Anung.
Aksesibilitas dan Inklusi Sosial Diperkuat
Sebagai bagian dari transformasi kebijakan, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas program pembebasan tarif transportasi publik bagi 15 kategori masyarakat, termasuk pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan tenaga kesehatan.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan minat masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum sekaligus memperkuat dimensi keadilan sosial dalam layanan publik.
Konsolidasi Regional Menuju Metropolitan Terpadu
Para kepala daerah Jabodetabek menyepakati pentingnya langkah berkelanjutan untuk menjadikan kawasan aglomerasi ini sebagai metropolitan terintegrasi, inklusif, dan hijau.
“Konektivitas sudah mulai terbentuk. Kini saatnya memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya bagi seluruh warga dari Bogor hingga Bekasi, dari Tangerang Selatan hingga Jakarta,” ungkap Gubernur Pramono.
Rapat koordinasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi transportasi Jabodetabek bukan sekadar urusan teknis, tetapi simbol nyata kolaborasi antardaerah demi masa depan metropolitan yang tangguh dan berdaya saing.***
