LAMPUNG TIMUR — Setelah sekian purnama warga hidup berdampingan dengan rasa waswas akibat konflik manusia dan gajah, secercah harapan akhirnya menguat dengan janji perhatian penuh dari pemerintah pusat.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi atas perhatian serius Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap konflik kronis di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) konflik yang selama ini lebih sering diwariskan daripada diselesaikan.
Ela menyebut rencana pembangunan tanggul pembatas permanen TNWK sebagai jawaban atas aspirasi lama masyarakat yang selama ini hanya bisa berharap sambil menambal kerusakan ladang dan rumah secara swadaya.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian Presiden dan pemerintah pusat. Pembangunan tanggul pembatas ini adalah harapan yang sejak lama disuarakan masyarakat Lampung Timur,” ujar Ela, Kamis (22/1/2026).
Konflik manusia dan gajah di Lampung Timur bukan cerita baru. Ia telah menjadi siklus tahunan—datang saat musim tertentu, pergi sebentar, lalu kembali dengan dampak yang sama: ladang rusak, ekonomi terpukul, dan kecemasan warga. Dalam situasi itu, pemerintah daerah kerap berada di posisi terdepan sebagai penyangga dampak konflik, meski dengan kewenangan dan anggaran yang terbatas.
“Selama ini pemerintah daerah selalu menjadi bantalan. Apa yang bisa kami lakukan sesuai tugas dan kewenangan, sudah kami upayakan,” kata Ela, mengakui realitas di lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa pada 2025, Pemkab Lampung Timur telah membangun tanggul pembatas di beberapa titik rawan konflik, termasuk Desa Braja Asri, salah satu wilayah dengan intensitas gangguan gajah yang tinggi. Namun, upaya tersebut dilakukan dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas—ibarat menahan gajah dengan dana desa.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan rehabilitasi lahan pertanian pascakonflik, menyediakan sarana siaga penghalauan gajah, hingga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani sebagai bagian dari pemulihan ekonomi warga terdampak.
“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, kami optimistis penanganan konflik ini bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ela menekankan, pembangunan pembatas permanen bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi jangka panjang yang harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan besar perlindungan satwa liar dan keselamatan manusia.
“Konservasi harus tetap terjaga, tapi masyarakat juga berhak hidup aman dan sejahtera,” ujarnya.
Perhatian pemerintah pusat terhadap konflik Way Kambas sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang menegaskan bahwa Presiden Prabowo memandang konflik gajah dan manusia bukan sekadar isu konservasi, melainkan persoalan kemanusiaan yang menuntut solusi adil dan terintegrasi.
“Ini bukan hanya soal satwa liar, tapi soal keselamatan dan kehidupan masyarakat,” kata Gubernur Lampung.
Kini publik menunggu realisasi. Sebab di Way Kambas, janji sering datang lebih cepat daripada tanggul. Dan warga berharap, kali ini negara benar-benar hadir bukan hanya saat konflik viral, tetapi hingga solusi berdiri permanen di lapangan.
