LAMPUNG TUMUR – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 di Kabupaten Lampung Timur digelar secara hybrid, Selasa (27/01/2026).
Forum tahunan ini kembali menegaskan satu pesan penting dari Bupati Lampung Timur: pembangunan daerah tidak boleh sekadar rapi di layar Zoom, tetapi harus benar-benar terasa di kehidupan warga.
Musrenbangcam dipusatkan di Aula Kantor Bappeda Lampung Timur dan dihadiri Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah, para staf ahli, asisten, serta kepala OPD atau perwakilannya. Kepala Bappeda Lampung Timur, Agusrina Syaka, memandu jalannya forum yang diharapkan tidak sekadar formalitas tahunan, melainkan ruang dialektika yang melahirkan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengikuti Musrenbangcam secara daring dari Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara. Seluruh camat se-Kabupaten Lampung Timur juga mengikuti kegiatan ini melalui Zoom Meeting dari kantor kecamatan masing-masing mewakili wajah perencanaan pembangunan era digital: modern, cepat, namun tetap rawan kehilangan substansi jika tidak dikawal serius.
Dalam arahannya, Bupati Ela menegaskan bahwa Musrenbangcam bukanlah panggung seremonial tahunan yang sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
“Musrenbangcam tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan atau ajang membaca usulan. Forum ini harus benar-benar menghasilkan prioritas pembangunan yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Bupati.
Ia menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama sekaligus penerima manfaat. Dengan kata lain, pembangunan tidak boleh berhenti di slide presentasi, tabel rencana, atau laporan akhir tahun.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan capaian pembangunan Kabupaten Lampung Timur sepanjang tahun 2025. Di tengah keterbatasan fiskal, sejumlah program inovatif diklaim mampu mendorong tren positif indikator makro, terutama penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Capaian ini bukan hasil kerja satu pihak. Ini buah kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, dunia usaha, dan tentu saja masyarakat. Modal ini harus kita jaga agar pembangunan ke depan lebih berkualitas,” ujarnya.
Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah menegaskan dukungan legislatif terhadap Musrenbangcam sebagai instrumen penting perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berpihak kepada rakyat.
“Musrenbangcam adalah ruang strategis masyarakat menyampaikan kebutuhan. DPRD berkomitmen mengawal hasil Musrenbang agar tidak berhenti sebagai daftar usulan, tetapi benar-benar terakomodasi dalam kebijakan dan penganggaran,” kata Rida.
Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tidak melenceng dari sasaran apalagi hanya indah di dokumen perencanaan.
Meski mencatat capaian positif, Bupati Lampung Timur secara terbuka mengakui masih adanya pekerjaan rumah besar, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Untuk tahun 2026, pemerintah daerah telah menganggarkan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas jalan kabupaten, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Kemantapan jalan dan mutu pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Sukadana, menjadi fokus agar dampak pembangunan tidak lagi dirasakan “di pusat”, tetapi benar-benar menyentuh hingga pelosok kecamatan dan desa.
Selain itu, Bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk terus berinovasi dan tidak terjebak pada pola kerja lama. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus melahirkan kreativitas, bukan alasan stagnasi.
Menghadapi tahun 2027, Bupati juga mengingatkan adanya tantangan global berupa ketidakpastian ekonomi akibat konflik geopolitik dan dinamika ekonomi internasional yang berpotensi berdampak hingga ke daerah.
Karena itu, perencanaan pembangunan Lampung Timur dituntut semakin berkualitas, partisipatif, berbasis data, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Adapun target pembangunan Lampung Timur pada 2027 mencakup kemantapan infrastruktur di atas 65 persen, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, serta penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 12 persen.
“Pembangunan Lampung Timur tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus inklusif dan berkelanjutan—menurunkan kemiskinan, menekan stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat daya saing daerah,” pungkas Bupati.
Melalui Musrenbangcam 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama DPRD berharap partisipasi masyarakat tidak berhenti pada forum, melainkan terus mengawal realisasi. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari lancarnya jaringan internet saat Zoom berlangsung, melainkan dari seberapa nyata manfaatnya dirasakan warga.
