Di tempat yang sama Muhammad Mahfud dari Akademisi menyampaikan pada dasarnya APBD harus berpihak kepada Rakyat.
“APBD ini harusnya pro-rakyat yang mana pembangunan jalan lebih banyak dari pemerintahan yang dahulu karena mayoritas pendududuk Lampung Timur memiliki kendaraan yang melewati akses jalan tersebut” tutut M mahfud.
BACA JUGA : 3 Rekomendasi Kemendagri Terkait Pelaksanaan Pilkades 2023 di Lampung Timur
Menurutnya terkait Depisit harus DPRD Lampung Timur bisa mendorong agar eksekutif bisa mencari dan membuat sumber PAD baru. Begitu sebaliknya, Sumber yang sudah ada jangan ada kebocoran.
“Fungsi pengawasan dan budgeting itu harus memastikan bagaimana PAD masuk ke kas negara, selain itu Lampung Timur juga belum memilik Perda tentang tata ruang”,ucapnya.
Sementara Zakwan ketua fraksi Gerindra DPRD Lamtim berharap pemerintah jangan hanya menunggu tapi harus “jemput bola” ke pusat.
BACA JUGA : Mirip di Lampung Timur, Gaji Perangkat Desa di Pesisir Barat Belum Dibayar
“Pemerintah jangan hanya menunggu tetapi harus punya inisiatif jemput bola ke kementrian – kementrian RI. Sehingga bisa menambah sumber keuangan daerah yang dari pusat masuk ke Lampung Timur,”jelas Zakwan.
Diketahui diskusi berjalan cukup menarik namun patut disayangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Lampung timur tak ada yang hadir meskipun telah diundang oleh panitia.
Mahasiswa dan Pemuda menyesalkan ketidakhadiran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) kabupaten Lampung Timur pada diskusi publik bertemakan “Lampung Timur Depisit,Apa Salahnya.!” yang gagas mereka di aula kampus STAI Darussalam Lampung,Way Jepara,Lamtim.
BACA JUGA : Soal Tunggakan Gaji Aparatur Desa, Bupati Lampung Timur Hanya Minta Bersabar
Seharusnya dalam diskusi tersebut ada 5 Narasumber, namun satu tikda bisa hadir BPKAD dengan alasan Sekretaris BPKAD Lampung Timur berhalangan hadir karena ada RDP dengan DPRD.
Diketahui bahwa sesuai hasil rilis BPK RI Perwakilan Lampung menyebutkan bahwa ada lima Pemda di Lampung mengalami defisit anggaran.
Hal itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2022.
BACA JUGA : Gaji Kades di Lampung Timur Segera Cair, Tapi untuk Aparatur ini Diminta Bersabar?
Kelima pemerintah daerah tersebut meliputi Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat. Hasil LHP BPK Perwakilan Lampung diketahui Lampung Timur mengalami defisit Rp37,7 miliar.
