DPD itu Senator, kekuasaannya lebih luas seperti di Amerika. Ada Bidang-bidang di Parlemen yang harus mendapatkan persetujuan dari DPD. Salah satunya atas Kebijakan Pemerintah tentang luar Negeri.
Dikatakan bahwa saat ini DPD baru dibatasin tentang Otonomi Daerah, seperti pemekaran, penggabungan. Sehingga baginya terlalu sempit ruang DPD sekarang. Maka kedepan harus ada revisi Undang-undang, artinya bagaimana DPD itu wilayahnya diperluas.
Baca Juga: Calon Kades Nyeleneh, Ubah Arti Simbol dalam Pancasila dengan Tulisan ‘SMART’
“Salah satunya Kebijakan yang tidak di otonomikan Daerah, seperti Kebijakan Luar Negeri, DPD yang harusnya punya peran, tapi sekarangkan diambil oleh Parlemen. Kebijakan Peradilan, Kebijakan Agama, Kebijakan Keuangan atau Viskal mau tidak mau suka tidak suka itu mesti menjadi bagian wilayah DPD atau Senator,” ungkap Suroyo.
Suroyo sendiri diketahui sejak Tahun 80-an sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pengajar, baik Dosen maupun Guru dan Pensiun baru kemarin. Ia pun pernah menjadi Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan Komisioner KPU.
Baca Juga: Terkait Integritas, DPR Diminta Tinjau Ulang Nama Calon DKPP asal Lampung
Disinggung soal Dunia Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Suroyo mengatakan bahwa data tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Barat baik SD dengan SMP itu baru 15 persen.
“Jadi, warga Jawa Barat menikmati wajib Sekolah 12 Tahun baru 15 persen dari jumlah Penduduk Jabar. Itu Pak Gubernur Ridwan Kamil yang mengutarakan. Pendidikan itu U urusan Negara. Bahkan Pemerintah wajib menganggarkan 20 persen Anggaran APBN buat Dunia Pendidikan. Namun saat ini kebijakan masih kurang optimal dan hal itu perlu pembenahan,” pungkas Suroyo.***
