KOTA BEKASI – Tuntutan aksi massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Miskin Kota di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (10/9/2025), menuai respons pedas dari mantan Ketua Organda Kota Bekasi, Ahmad Juaini.
Juaini menyesalkan tuntutan sejumlah sopir angkot yang juga terlihat hadir Ketua Organda Kota Bekasi yang ikut serta dalam aksi turut menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan sopir.
Menurutnya, ikut sertanya ketua organda bersama beberapa sopir angkutan dalam aksi itu, menunjukkan tidak ada pendekatan, tidak ada komunikasi, apalagi mendengar realita lapangan terkait program pemerintah.
“Kalau bicara seenaknya, itu namanya asal mangap, bukan aspirasi,” sindirnya terhadap ketua Organda Kota Bekasi.
Ia mengakui memang ada beberapa perwakilan sopir K-11 hadir bersama Ketua Organda yang ikut aksi. Namun, baginya, tuntutan mereka tidak relevan. Pasalnya, pemerintah saat ini justru sedang serius memperhatikan nasib sopir dengan memasukkan mereka ke program BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung penuh oleh APBD.
“Bukan kah sopir angkot, ojol, sopir online bahkan kuli bangunan sedang didata untuk BPJS Ketenagakerjaan? Semua ditanggung pemerintah. Jadi kalau sopir masih menjerit, kurang apa lagi?” tegas Juaini dengan nada sinis.
Ia bahkan mengungkap, berkas peserta dari teman sopir angkot sudah mulai dikumpulkan dan anggaran telah disetujui DPRD. Tentu saja, tidak semua bisa masuk.
“Ya jelas harus diverifikasi. Jangan harap pemain judi online ikut ditanggung,” tambahnya.
Juaini juga menertawakan tuntutan lain soal perlintasan kereta atau palang pintu. Menurutnya, itu urusan PJKA, bukan DPRD, bukan juga pemerintah kota. “Mau marah ke siapa lagi? Masa mau teriak di palang pintu biar turun sendiri?” sindirnya.
Soal pendidikan gratis atau MBG yang ikut disuarakan dalam orasi, Juaini mengingatkan program itu sudah berjalan, meski bertahap. “Semua daerah sama. Jadi yang dituntut itu apa? Atau jangan-jangan sekadar ingin ramai saja?”
Menurutnya, pemerintah sudah mengumumkan rencana jangka panjang terkait transportasi, termasuk untuk sopir angkot. Semua pihak sudah tahu, tinggal Organda yang mestinya aktif menjembatani sopir dengan pemerintah.
“Organda itu dulu didirikan Presiden pertama, Bung Karno, untuk jadi penyambung lidah sopir dengan pemerintah. Kalau sekarang sopir teriak-teriak nggak jelas, ya mungkin Organda-nya sudah lupa cara turun ke lapangan. Pemerintah pun mungkin lupa di mana alamat kantornya sekarang,” ujarnya.
Juaini menegaskan, Dishub dan pemerintah sebenarnya sudah melaksanakan banyak hal untuk memperhatikan sopir angkutan kota. “Jadi sebelum menuntut macam-macam, pahami dulu apa yang sudah berjalan. Jangan asal koar-koar bawa nama rakyat, padahal fasilitas sudah ada,” pungkasnya.***
