TANGGAMUS – Memprihatinkan, Balai Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Kabupaten Tanggamus kondisinya memprihatinkan mati segan hidup tak mau.
Peribahasa itu untuk menggambarkan kondisi Balai Penyuluhan Minim fasilitas, anggaran dan tenaga penyuluh atau Sumber Daya manusia (SDM) agar kerja penyuluhan lebih maksimal.
“Fasilitasnya yang tidak ada dan itu yang kami butuhkan seperti proyektor yaitu alat untuk penyuluhan, kita itu memberi materi ke Kader-kader, setelah itu kader itulah yang menyampaikan ke sasaran” ungkap Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sumberejo, Sri Rojetni dan Koordinator Penyuluh Kecamatan Gunung Alip, Kamis (28/10/21)..
Dikatakan, dalam pelaksanaan penyuluhan, pihaknya membutuhkan alat, karena dalam kegiatan penyuluhan, perlengkapan sangat penting untuk membantu kelancaran maupun untuk memperjelas materi yang disampaikan agar mudah diingat dan dipahami oleh para kader-kader.
Sri Rojetni menjelaskan bahwa dalam kegiatan penyuluhan, pihaknya juga membina kelompok kegiatan Tri Bina yaitu bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR) dan bina keluarga lansia (BKL) sehingga pihaknya sangat membutuhkan tambahan tenaga penyuluh.
“Harapan kami yang pertama di sumber daya manusia (SDM), misalnya penambahan untuk tenaga karena kita menaungi 13 Pekon, dan gak mungkin lah kalau tenaganya hanya satu orang, paling tidak butuh penambahan tenaga” jelasnya saat kegiatan pelayanan KB dalam rangka hari kontrasepsi sedunia di balai penyuluhan setempat.
Dalam memaksimalkan kelompok kegiatan Tri Bina di wilayahnya, ia juga mengeluhkan tidak adanya anggaran dari Pemkab Tanggamus untuk insentif atau honorarium bagi kader-kader kelompok kegiatan Tri Bina tersebut.
“Terus terang, sebenarnya kelompok kegiatan Tri Bina ini memang belum mendapatkan dukungan dana dari Kabupaten untuk operasionalnya, belum mempunyai tunjangan, jadi kita merasa prihatin, sebab kita memberikan mereka beban pekerjaan tapi dari kita gak ada dukungan dana” ujarnya.
Sri Rojetni menuturkan bahwa dalam pemberian materi terhadap kader seharusnya secara terjadwal, namun karena tergantung anggaran maka pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan 4 kali dalam 1 Tahun.
“Yang mendapatkan dana operasional hanya kader PPKBD, itupun hanya satu orang dalam satu pekon, sementara setiap pekon ada sub-sub nya, dan sub-sub nya itu tidak dapat, lebih lagi untuk kelompok kegiatan kader Tri Bina, itu tidak ada sama sekali” tuturnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan Gunung Alip, Ernawati berharap ada penambahan tenaga penyuluh agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
“Harapan kami ada penambahan tenaga penyuluh, karena jika tenaga penyuluh di tambah maka kegiatan kami bisa maksimal, selain itu peralatan dan fasilitas pun penting seperti soun sistem dan proyektor, mungkin kira-kira begitu” harapnya.
