Tulisan Kunto tersebut di atas adalah jelas-jelas menunjukkan pikirannya sebagian jenderal militer tentang politik kita saat ini. Dalam era demokrasi, biasanya militer menjaga jarak dari tulisan yang dianggap ranah sipil. Namun, tentu saja kita tidak bisa langsung menghakimi hal itu sebagai intervensi militer pada politik sipil. Atau jika intervensi, itu merupakan keburukan? Mengapa?
Setelah 25 tahun berakhirnya politik militer di Indonesia pada 1998 lalu, militer sudah jelas menarik diri pada urusan politik. Namun, mereka tentu saja bukan hidup dialam hampa tanpa melihat apa yang terjadi ketika pemerintahan sipil berkuasa dan kita mengklaim Indonesia sudah menjadi salah satu negara demokratis terbesar di dunia.
BACA JUGA: Anies, ‘Oemar Bakri’ dan Pendidikan untuk Orang Miskin
Pertama, orang-orang purnawirawan yang telah menjadi jenderal-jenderal era Orde Baru berkuasa masih banyak yang masih hidup. Mereka ini mampu mengkomparasi apa yang dahulu dimaksudkan oleh niat demokrasi sesungguhnya. Misalnya, dengan memisahkan polisi dan TNI, berarti polisi tidak mempunyai kekuatan “combatan”. Namun, saat ini terkesan malah polisi justru melakukan praktek yang sama seperti yang dituduhkan mahasiswa tahun 1998 pada militer, mempunyai pasukan kombatan dengan senjata canggih dan melakukan dwi fungsi politik.
Dahulu, semua jabatan sipil, baik di kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah dan lembaga lainnya menjadi sasaran tentara untuk berkarya. Saat ini, polisi melakukan hal yang hampir sama. Itu yang dimaksudkan sebagai dwi fungsi, di mana TNI sudah meninggalkannya sejak reformasi 1998.
Kedua, tuduhan yang menghinakan peranan militer dalam pemerintahan Orde Baru, saat ini sudah dapat dibandingkan dari sisi baik-buruknya pembangunan nasional. Dahulu tuduhan eksplorasi besar2an kekayaan alam dan kemiskinan rakyat dikambinghitamkan pada militer. Tentara dituduh sebagai biang kerok pembabatan hutan, misalnya. Namun, 25 tahun reformasi tanpa keterlibatan militer, justru eksploitasi kekayaan alam semakin liar, kemiskinan semakin parah dan kesenjangan sosial semakin besar.
BACA JUGA: Anies, Jumhur dan Pembebasan Alienasi Kaum Buruh
Akhirnya fakta-fakta ini akan mengkoreksi kepercayaan diri militer yang selama ini banyak mengalah. Misalnya, kenapa militer minta MK memperpanjang usia pengabdian/pensiun dua tahun saja di tolak? Sedangkan masa pejabat pimpinan KPK dan MK dikabulkan? Ketidakadilan seperti ini akan membuat refleksi tentara melihat otoritas sipil berbuat seenak maunya saja.
Ketiga, Kunto dan kawan-kawan yang mulai mengkritik elit-elit sipil adalah perwira tinggi dengan latar belakang pendidikan dan keluarga yang terhormat. Sebagai anak mantan panglima TNI/Polisi (ABRI) dan wakil presiden, Kunto pastinya mempunyai kemampuan ekstra di atas rata-rata perwira lainnya dalam memahami politik. Sebagai militer dia mungkin tunduk pada profesionalisme, namun sebagai anak tokoh bangsa, dia pastinya mempunyai preferensi politik yang inherent atau melekat pada dirinya sebagai manusia.
