LEBAK — Jika selama ini aparat desa cuma pusing mikirin BLT, kini harus bersiap mikirin THC, sabu, dan zat-zat kimia lain yang bisa membatalkan karier.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengumumkan bahwa mulai tahun depan, seluruh aparatur desa dari kepala desa, staf, sampai BPD wajib pipis di cup plastik.
Bukan buat minum, tapi buat dites apakah isinya cuma air seni atau senyawa narkotika.
“Kita akan periksa urine seluruh aparat desa, tanpa kecuali,” ujar Yandri dengan gaya yang seolah sedang mengancam mafia kartel narkoba, padahal audiensnya kepala desa yang baru saja panen padi dilansir Wawai News, Kamis 7 Agustus 2025.
Langkah ini jadi bagian dari kampanye “Banten Bersinar” (Bersih Narkoba) yang tampaknya akan segera viral, apalagi jika dijadikan jingle dangdut oleh orkes keliling.
Program ini menegaskan bahwa desa-desa tak lagi bisa jadi zona abu-abu tempat “barang” didistribusikan dari pos ronda ke rumah kepala dusun.
Menurut Yandri, desa sudah bukan lagi tempat damai dengan angkringan dan ayam berkokok subuh. Sekarang, jaringan narkoba sudah mulai nyusup, bahkan ke ruang tamu balai desa.
Modusnya? Klasik tapi efektif: bagi-bagi gratis ke pelajar, lalu bikin mereka “ketagihan”, lalu dijadikan “reseller”.
“Anak-anak dikasih narkoba gratis, biar ketagihan, baru jadi kaki tangan,” katanya. Teknik pemasaran MLM yang sudah dimodifikasi kartel narkoba.
Maka dari itu, kata Yandri, aparatur desa harus jadi barisan terdepan. “Kalau semua kompak, dari kepala desa, ulama, karang taruna, sampai pak RT, kita bisa bikin bandar-bandar itu pensiun dini,” tegasnya.
Dalam kegiatan di Desa Tambakbaya, Kabupaten Lebak, Yandri juga meluncurkan Satgas Anti Narkoba Desa. Isinya bukan aparat bersenjata, tapi orang-orang yang siap “mengintai” pergerakan narkoba sampai ke warung kopi.
Satgas ini diharapkan jadi mata dan telinga pemerintah dalam memberantas narkoba. Tapi juga harus siap jadi “hidung”, karena mendeteksi aroma mencurigakan mungkin jadi bagian SOP baru.
Dengan lebih dari 75.000 desa dan 73% penduduk Indonesia tinggal di wilayah itu, program ini bukan main-main. Tapi juga bukan ringan.
Bayangkan logistik yang dibutuhkan untuk menampung ratusan ribu sampel urine belum lagi kalau ada yang protes karena warna urinenya berubah akibat jamu tolak angin.
Sementara banyak kepala desa yang masih bingung urus Dana Desa, kini mereka juga harus khawatir tentang kadar metabolit dalam urine.
Apakah ini akan jadi awal dari reformasi desa, atau malah memunculkan pasar baru bagi “urine palsu siap tes lab”? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Yang jelas, Yandri ingin pesan ini sampai ke seluruh pelosok: Desa bukan tempat bagi narkoba. Kalau masih nekad, siap-siap dicegat Satgas sambil bawa cup plastik dan alat tes instan.***
