LAMTIM – Gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 152 desa wilayah Kabupaten Lampung Timur, kian dekat. Sejumlah desa pun diketahui sudah mengajukan sejumlah anggaran untuk biaya operasional panitia penyelenggara.
Namun, dibalik itu, ada permasalahan yang muncul ketika dana bantuan Pilkades tidak sesuai dengan pengajuan yang telah disetujui sejak awal. Sehingga hal tersebut berdampak pada kekecewaan panitia. Mereka meminta Bupati turun tangan jika ingin Pilkades terlaksana maksimal.
“Kami kecewa setelah bantuan dicairkan dan sudah ditandatangani Bupati Lampung Timur, terkait dana bantuan operasional Pilkades per desa Rp12,5juta,”ujar salah seorang panitia Pilkades di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Senin (7/10/2019).
Dikatakan bahwa awalnya biaya operasional panitia Pilkades di Desa Gunung Sugih Besar, diajukan Rp20 juta. Tapi jelasnya bukannya bertambah malah berkurang sehingga panitia dibuat bingung dalam mengolah dana tersebut.
Diketahui Panitia Pilkades di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, berjumlah 15 orang. Sudah bekerja selama dua bulan biaya konsumsi, transportasi dan lainnya seperti biaya fotocopy semua berhutang.
“Ini namanya kerja bakti. Sementara disisi lain operasional PPD dinaikkan, mereka kerjanya apa. Diam saja begitu,”ujarnya meminta namanya tidak disebut, ke Wawainews tapi bisa ditanggungjawabkan atas berita ini.
Dia meminta Bupati Lamtim turun ke desa dan bertanya kepada panitia. Diakuinya, semua desa melalui tandatangan Bupati bahwa setiap desa rata hanya mendapatkan hanya mendapatkan bantuan dana operasional Rp12,5juta.
“Dana bantuan operasional tersebut sama di semua desa. Saya kasihan seperti desa Sidorejo atau wilayah lainnya yang besar dengan matapilih diatas 10 ribu. Desa Gunung Sugih saja mata pilih diatas 4000-an tidak cukup operasional segitu”tegasnya.
Menurutnya banyak kebutuhan Pilkades tidak terakomodir akibat minimnya dana. Dia mengaku sudah mencoba protes di Kecamatan tetapi pihak kecamatan tidak bisa memberi solusi. Alasannya bahwa anggaran tersebut sudah ditandatangan Bupati.
“Kami besok akan protes lagi di kecamatan. Meminta bisa disampaikan ke Bupati Lamtim terkait bantuan operasional panitia Pilkades. Jangan berharap Pilkades berjalan maksimal sesuai harapan jika operasional saja minim. Sementara aturan Bupati melarang panitia menerima bantuan dari Kandidat calon. Tapi sang Bupati tidak memikirkan nasib panitia yang berjuang untuk mensukseskan proses Pilkades,”tegasnya.(Kandar)
