BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta publik tidak gegabah panik menanggapi angka 15.657 kasus PHK yang dirilis Satudata Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut Pemprov, angka itu bukan cerminan kiamat industri, melainkan angka laporan yang tentu saja hanya merepresentasikan pihak yang melapor, bukan seluruh pekerja di Jawa Barat.
Kepala Disnakertrans Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menegaskan bahwa data PHK yang beredar perlu dipahami secara menyeluruh, bukan sekadar dilihat dari judul yang clickbait.
“Itu angka laporan perselisihan dan laporan perusahaan yang melakukan PHK atau tutup usaha. Jadi yang muncul hanyalah yang melapor, bukan seluruh kondisi ketenagakerjaan Jabar,” jelasnya di Bandung, Selasa (25/11/2025).
Kim menambahkan, sebagian besar laporan PHK justru berasal dari buruh kontrak (PKWT) yang habis masa kerja. Banyak dari mereka kemudian direkrut ulang, sehingga angka PHK sering kali tampak mengerikan padahal kenyataannya lebih mirip “keluar-masuk kontrak biasa”.
“Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan, PHK terbesar akibat kontrak habis dan banyak yang diperpanjang lagi,” ujarnya.
Sektor Tekstil: Serangan Impor Ilegal, Mesin Usang, dan Drama Bahan Baku
Di sektor tekstil, Kim mengungkap persoalan klasik yang makin menua seperti mesin produsennya:
- Impor pakaian bekas ilegal yang merajalela
- Mesin-mesin tua renta yang kalah saing dengan teknologi baru
- Sulitnya pasokan bahan baku
Kombinasi ini membuat industri tekstil seperti berlari maraton memakai sandal jepit—tetap bisa jalan, tapi ngos-ngosan.
Industri Padat Karya: Hantaman Global dan Robot yang Tak Pernah Mengeluh
Di sektor manufaktur, faktor eksternal ikut berperan: pelemahan ekonomi global, daya beli menurun, dan tentu saja: otomatisasi, robot, dan AI yang bekerja tanpa minta THR.
“Pergeseran proses kerja dari tenaga manusia ke mesin, robot, dan AI membuat kebutuhan tenaga kerja berubah,” kata Kim.
Sederhananya: siapa pun yang kalah cepat dari mesin, siap-siap tersingkir.
Relokasi Karena Upah: Efek Domino Antar Daerah
Kim juga menyoroti disparitas upah minimum sebagai penyebab relokasi perusahaan ke wilayah yang lebih “ramah biaya”.
Sebuah fenomena yang bisa disimpulkan dengan kalimat sederhana: perusahaan ikut logika, bukan rasa.
Pemerintah: Tenang, Kami Tidak Tinggal Diam
Untuk mencegah PHK menjadi hobi baru perusahaan, Pemdaprov Jabar melakukan:
- pemberian stimulan untuk usaha,
- kemudahan perizinan,
- pembangunan infrastruktur industri,
- pelatihan dan bimbingan teknis untuk tenaga kerja,
- penguatan dialog sosial lewat LKS Bipartit dan Tripartit.
Tujuannya jelas: PHK jadi pilihan terakhir, bukan jurus pembuka.
“Dialog sosial penting agar persoalan diselesaikan secara konstruktif,” tegas Kim.
Tenaga Kerja Lokal Disiapkan untuk Era Kendaraan Listrik & Teknologi
Dengan meningkatnya investasi di sektor teknologi dan kendaraan listrik, Pemprov Jabar mempercepat:
- penyesuaian kurikulum vokasi,
- pelatihan kompetensi,
- program link and match antara sekolah dan industri.
Intinya, agar lulusan tidak hanya pintar teori, tapi bisa mengoperasikan mesin, bukan jadi penonton mesin.
Kesimpulannya: Jangan Baca Angka Saja, Lihat Konteksnya
Kim menutup pernyataan dengan menegaskan komitmen Pemprov Jabar menjaga iklim usaha tetap kondusif, sekaligus memastikan tenaga kerja lokal tetap kompetitif.***
