Dalam upaya media untuk mencari kejelasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berujung nihil. Pesan WhatsApp tak berbalas. Silent mode untuk urusan rakyat.
Anehnya lagi, Kepala Desa Baturaja, Hardi Alam Praja, justru menunjukkan reaksi keras dan tak lazim dalam wawancara via WhatsApp.
“Konfirmasi kenapa-kenapa kirim rilisan, makasih sudah buat tenar desa saya. Yang pasti beras itu saya bagikan ke masyarakat, bukan masuk perut saya!”
Tak cukup sampai di situ, Kades Alam bahkan menantang warga dan media untuk memunculkan persoalan itu ke permukaan publik
“Senin bawa KPM-nya ke kantor desa kalau mau nemuin saya. Kalau gak, cuatin aja pemberitaan. Nanti saya ke kabupaten, gak mungkin gak selesai!” tantang Kades.
Sikap yang mestinya menenangkan justru menambah bara. Di tengah keresahan rakyat kecil, kepala desa justru tampil layaknya bintang utama dalam drama satu panggung satu mikrofon yang penontonnya hanya bisa menggigit bibir, sambil menahan lapar.
Kasus di Desa Baturaja bukan sekadar soal 10 kg beras yang raib. Ini adalah cermin buram dari pengelolaan bansos yang semrawut dan cenderung anti-kritik.
Ketika pemerataan dijadikan pembenaran atas pemangkasan hak, rakyat kecil kembali menjadi korban dari permainan kata-kata dan kuasa lokal. ***
