KOTA BEKASI – Revitalisasi Pasar Kranji makin tak jelas juntrungannya, setelah hampir empat tahun para pedagang mendiami tempat penampungan sementara (TPS) dengan kondisi memprihatinkan, sampai saat ini kelanutan proyek wali kota dan wakil wali kota periode 2018-2023 belum ada kepastian.
Kondisi tersebut menarik perhatian Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary. Ia pun mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera memberi solusi yang jelas terkait kelanjutan proyek revitalisasi Pasar Kranji yang sampai saat ini belum ada wujud bangunannya.
“Persoalan Pasar Kranji ini adalah warisan kepemimpinan sebelumnya dari 4 pasar di Kota Bekasi yang dilakukan revitalisasi, sampai sekarang belum ada satu pun beres,”ungkap Latu Har Hary kepada Wawai News, Kamis 14 November 2024.
Dikatakan dari empat titik pasar yang direvitalisasi pada masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2018-2024 tidak ada satu pun selesai. Hanya Pasar Jatiasih, itu pun masih menyisakan banyak persoalan, bahkan pemberian pengelolaan oleh Pemko Bekasi itu terkesan sangat dipaksakan.
Menurut Politisi PKS ini, persoalan revitalisasi pasar yang diwariskan kepemimpinan sebelumnya, akan menjadi ‘PR’ serius pemerintahan selanjutnya yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024 ini. Sementara uang pedagang sudah puluhan miliar diambil.
“Saya sudah terima surat permintaan audiensi dari Rukun Warga Pasar (RWP) Kranji, kami terima sebagai wakil rakyat. Tapi saya tegaskan tugas Komisi II hanya melakukan pengawasan tidak mungkin ‘Nyebokin’ kebijakan tidak beres dari kepemimpinan sebelumnya,”tegas Politisi Muda PKS ini.
Bang Jampang, sapaan akrab Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, tegas menyebut bahwa carut-marut revitalisasi pasar Kranji sudah cukup lama dan tidak terselesaikan oleh kepemimpinan sebelumnya.
“Masalah revitalisasi itu kebiajak satu paket wali kota dan wakil, mereka yang membuat MoU menunjuk pihak kedua untuk melaksanakan revitalisasi. Sekarang tidak beres pelaksanaannya, siapa yang disalahkan. Tentu kepemimpinan sebelumnya,”ujar Latu.
Dia menegaskan bahwa Tri Adhianto saat menjabat sebagai wakil Wali Kota, kemudian jadi Plt dan Wali Kota adakah solusinya menyelesaikan persoalan Pasar Kranji,”Kan dia ikut dalam kebijakan revitalisasi, kenapa ga beres, sekarang pedagang mengadu ke Komisi 2 terkait kelanjutan Pasar Kranji,”papar Latu.
Sementara itu mantan pengurus RWP Pasar Kranji Sri Mulyono, menyebut saat ini bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pasar Kranji Baru masa berlakunya sudah habis tahun 2023 lalu.
Pembangunan Proyek Revitalisasi Pasar Kranji Baru mangkrak sampai hari ini tidak ada pembangunan. Bahkan jelasnya, kantor PT Annisa Bintang Blitar sudah 2 tahun lebih ditutup.
“Sampai saat ini pun Pemkot Bekasi belum juga ambil tidakan. Semua dibiarkan dan kesannya ada pembiaran oleh Pemkot Bekasi dan tidak ada pengawasan. Ada apa ini sebenarnya dengan Pemkot Bekasi?,”tanya Sri Mulyono.
Ini jelasnya, menjadi tandatanya sebagian besar para pedagang, Pemkot Bekasi jangan hanya mengatakan akan segera diputus dan sedang dalam proses. Setiap ditanya terkait kelanjutan revitalisasi selalu disampaikan dalam proses ,tanpa memikirkan bahwa para pedagang sebagian besar sudah sekarat usaha dagangnya.
“Harapan para pedagang Pasar Kranji Baru kepada Pemko Bekasi jika masih punya hati nurani, bisa merasakan penderitaan para pedagang yang sudah menempati penampungan sementara hampir 4 tahun,”tegas dia.***
