BANDUNG – Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan kesempatan bagi daerah untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat konsolidasi terkait persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025).
Hadir dalam rapat konsolidasi tersebut para Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota se-Jabar.
Herman menyebut, hingga saat ini sudah ada sembilan Pemda Kabupaten dan Kota yang melakukan tindak lanjut dan mengajukan lokasi untuk Sekolah Rakyat.
Sembilan daerah itu adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.
“Saya mohon kepada 18 kabupaten dan kota lainnya agar secepatnya menindaklanjuti dan mengajukan lahan atau bangunan untuk berdirinya Sekolah Rakyat ini,” ucap Herman.
Ia juga menyebut, kesempatan kali ini agar tidak disia-siakan pemerintah daerah karena akan didukung total Pemerintah Pusat lewat kementerian/lembaga terkait kurang lebih Rp100 miliar per unit Sekolah Rakyat.
“Ini opportunity karena akan di- support Pemerintah Pusat jadi anak-anak kita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dari keluarga miskin atau miskin ekstrem akan disekolahkan oleh pemerintah dan di- back up dari A sampai Z, ini kan luar biasa,” tuturnya.
“Semuanya difasilitasi pemerintah dan pendidikannya juga diperhatikan langsung oleh Bapak Presiden RI,” sambungnya.
Dari hasil rapat dengan Kementerian Sosial RI dan stakeholders lainnya pada Rabu (19/3) di Jakarta, kata Herman, dengan sistem boarding atau menginap, Sekolah Rakyat diekspektasikan kualitasnya dapat melampaui sekolah konvensional.
“Sebab ada indikasi kemiskinan ditularkan, biasanya bapak dan ibunya miskin, maka anak-anaknya juga ikut miskin. Misalnya, anak geng motor rata-rata dari kalangan middle low memang tidak semua begitu, tapi fenomenanya cukup kental,” katanya.
“Sehingga ini harus dikatrol, anak-anaknya di- boarding -kan di Sekolah Rakyat,” imbuh Herman.
Herman menegaskan, Pemdaprov Jabar berkomitmen menyukseskan Sekolah Rakyat, maka ia mendorong Pemda Kabupaten/Kota agar mempunyai visi serupa.
“Yang penting dipersiapkan dulu, diusulkan kepada Pemerintah Pusat,” tandas Herman.
Pemdaprov Jabar juga telah menyiapkan empat lokasi berupa bangunan, dimana dua lokasi sudah pada kondisi siap untuk dipergunakan, yakni bangunan Bina Siswa di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Wyata Guna, Kota Bandung.
Selain itu, Pemdaprov Jabar juga mempersiapkan tiga lokasi lain berupa tanah, yakni di Kawasan Ujung Jaya dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan di kawasan Gedebage, Kota Bandung.
“Kita akan bikin Sekolah Rakyat di sana. Kami mohon tiap kabupaten/kota segera mengusulkan. Diharapkan secepatnya,” ucapnya.
“Karena yang jadi peserta kan warga di daerah. Jadi misalkan dengan anggaran daerah tidak terjangkau, maka akan dijangkau oleh Pemerintah Pusat,” ungkap Herman.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar Andrie Kustira Wardana juga mengisyaratkan agar pengusulan bangunan atau lahan oleh kabupaten/kota segera dilakukan.
“Sekolah ini akan di- support sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat,” ujar Andrie.
