Scroll untuk baca artikel
Lintas Daerah

Pemuda Melayu Tanjung Pinang: Jangan Sampai Warga Tempatan Jadi Penumpang di Tanah Sendiri

×

Pemuda Melayu Tanjung Pinang: Jangan Sampai Warga Tempatan Jadi Penumpang di Tanah Sendiri

Sebarkan artikel ini
Mus Afriadi atau Efet dari Pemuda Melayu Tanjung Pinang
Mus Afriadi atau Efet dari Pemuda Melayu Tanjung Pinang

WAWAINEWS.ID – Pengembangan Kawasan Rempang sebagai The New Engine Indonesian’s Economic Growth yang berkonsep ‘Green and Sustainable City’ mendapat dukungan dari Pemuda Melayu Tanjung Pinang.

“Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah itu secara utuh. Tapi harus memperhatikan kearifan lokal dan kekayaan serta potensi sosial budaya masyarakat tempatan,”ujar Mus Afriadi dari Pemuda Melayu Tanjung Pinang, Kamis (14/9/2023).

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Dikatakan bahwa investasi yg dilakukan harus dapat menghargai dan menghormati penduduk tempatan jangan sampai diabaikan denganmemberikan kompensasi yang sesuai dengan relokasi lahan hal milik.

BACA JUGA : Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan Terdakwa Dugaan Korupsi SMKN 1 Batam

“Relokasi yang dibutuhkan itu bukan HGB atau Hak GU. Ini yang harus dijelaskan,”tegas Efet sapaan akrab pemuda senior Melayu ini.

Menurutnya informasi yang berkembang ditengah masyarakat bahwa lahan relokasi bukan menjadi hak milik masyarakat tetapi diberikan hak guna selama 30 tahun.

“Nah jika demikian bagaimana nanti anak cucu mereka setelah masa itu berlaku maka mereka akan menjadi penumpang ditanah mereka sendiri,”tegasnya.

BACA JUGA : Akhirnya Korban Kekerasan Anak di Tanjung Pinang Resmi Membuat Laporan ke Subdenpom

Pemuda Melayu Tanjung Pinang, dikatakan akan mendukung penuh program investasi jika hal pemilikan lahan dengan memberikan hak milik bagi masyarakat yang terdampak.

Mereka pun menuntut dibebaskan semua tahanan terkait demonstrasi dari tuntutan hak tersebut tanpa syarat.

Albert Suttan pengamat kebijakan publik di Kepulauan Riau, menambahkan bahwa kekhawatiran yang terjadi sekarang muncul karena aselama ini sudah banyak bukti daerah investasi yang dilakukan oleh pemerintah diberbagai daerah tidak memberikan kemakmuran yang berarti bagi masyarakat tempatan.