BEKASI – Upaya digitalisasi pemerintah untuk pelayanan masyarakat, termasuk dalam bidang pertanahan harus menjadi prioritas ditengah perkembangan teknologi. Tapi tidak kalah penting adalah memikirkan keamanan mencegah serangan siber.
Pengamat Siber Pratama Persadha menegaskan bahwa dirinya termasuk salah seorang yang sangat mendukung upaya digitalisasi, tapi digitalisasi yang aman.
“Kejadian demi kejadian dari serangan siber terus terjadi menyasar pemerintahan pusat dan daerah atau kementerian. Seperti yang melanda, Pusat Data Nasional (PDN) mengganggu sistem pelayanan publik di berbagai daerah pada Juni 2024,”ungkap Pratama dalam diskusi publik bertajuk “Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan” di Aston Imperial Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/8/2024).
Dikatakan bahwa, Kementerian ATR/BPN sudah benar kooordinasi dengan BSSN. Di tengah gencarnya digitalisasi harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dan regulasi. Serta pentingnya menjaga keamanan data masyarakat.
Menurut dia, serangan hacker ke Estonia seluruh jaringan baik perbankan, telekomunikasi, dan jaringan vital lainnya lumpuh total. Akibatnya, aktivitas masyarakat dan negara tidak berdaya.
Kejadian itu terjadi pada bulan April 2007, penyerang yang bermarkas di Rusia meluncurkan serangkaian serangan penolakan layanan terhadap organisasi sektor publik dan swasta Estonia. Hal tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.
Dikatakan bahwa ada pengalaman 2007, Estonia negara hancur. datanya rusak. akhirnya negara itu chaos. Ini hal-hal yang perlu waspadai.
Di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan soal akses internet masyarakat lantaran masih banyak desa belum tersentuh jaringan internet.
Bahkan ada 11 juta orang, yang memilih tidak koneksi internet. Itu perlu dicarikan alternatif
Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) itu lebih lanjut menyampaikan bahwa transformasi digital memungkinkan pelayanan mudah diakses oleh masyarakat di manapun dan kapan pun, serta mempercepat proses pendafataran tanah, dan mengurai resiko konflik dengan kehandalan data elektronik.
Bentuk digitalisasi pertanahan di antaranya sertifikat tanah digital, sentuh tanahku, loketku ATR/BPN, Gistaru merupakan sistem informasi menyajikan informasi Tata Ruang berbasis Geospasial dan aplikasi Bhumi Kementerian ATR/BPN.
