Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS.ID – Perubahan drastis. Relatif radikal. Itulah gambaran kebijakan Presiden Prabowo dalam 4 bulan berkuasa.
Suka atau tidak suka, itu sebuah fakta. Narasi “Presiden Prabowo perpanjangan inisiatif Presiden ke-7 Jokowi”, dengan sendirinya gugur. Satu fakta bisa meruntuhkan ribuan narasi. Apalagi banyak fakta.
Perubahan radikal itu diantaranya perang terhadap in-efisiensi anggaran. Total anggaran non prioritas dihemat 750 T. Pada tahun 2025.
Anggaran itu akan di refocusing untuk kebutuhan prioritas dan investasi bernilai tinggi. Salah satunya penyertaan modal super holding Danantara.
Bentuk efisiensi itu berupa pemotongan belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak, pengadaan peralatan dan mesin. Belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.
Belanja perjalanan dinas dikurangi hingga 50%. Efisiensi belanja honorarium. Kegiatan pendukung tanpa output terukur. Refocusing pada pelayanan publik. Selektif memberi hibah.
Itulah bentuk-bentuk perlawanan terhadap in-efisiensi. Oleh Presiden Prabowo. Setidaknya begitu yang ditulis media pada hari-hari ini.
Kebijakan lain adalah ketegasan pada mafia pangan. Importasi tidak boleh merugikan petani. Penggilingan padi harus menyerap gabah sesuai harga pemerintah. Petani dilindungi dari kerugian.
Judi online (judol) diperangi. Pejabat terkait, dijebloskan penjara. Walau praktek judol masih tetap saja marak. Mafia tanah di bongkar. Begitu pula mafia peradilan.
Super holding Danantara dibentuk. Konsolidasi aset BUMN untuk investasi proyek-proyek berkelanjutan dan bernilai tinggi. Pemerintah juga mewajibkan penyimpanan devisa tambang di dalam negeri.
Kebijakan itu tentu saja merugikan koruptor, mafia anggaran, mafia pangan, mafia tanah, mafia SDA. Orang atau jaringan kelompok orang yang selama ini diuntungkan akan terusik zona nyamannya.
Bahkan bukan saja merugikan aktor-aktor pelaku moral hazard dalam negeri. Kewajiban “penyimpanan devisa tambang di dalam negeri” misalnya. Akan berdampak pula secara geoekonomi.
Perusahaan multi national company terdampak kebijakan ada yang dirugikan. Bahkan negara yang selama ini diuntungkan sebagai penikmat penyimpanan devisa tambang juga dirugikan.
Kebijakan radikal Presiden Prabowo itu rawan perlawanan dari para koruptor dan mafia. Beserta para pendukungnya. Bentuknya beragam. Bisa berupa perlawanan terbuka. Bisa perlawanan tertutup.
Bentuk perlawanan terbuka adalah melalui instrumen hukum. Seperti kasus Sekjen PDIP Hasto.
Perlawanan mafia bisa juga dalam bentuk lobi pejabat publik. Bisa juga Mengorganisir demonstrasi atau protes publik. Meminjam tangan apsirasi publik untuk membatalkan kebijakan negara yang merugikan para koruPtor dan mafia. “Nabok nyilih tangan”. Begitu istilah bahasa Jawa mengatakan.
Sedangkan perlawanan secara tertutup bisa dalam bentuk memberi suap kepada pejabat tertentu. Intimidasi dan kekerasan.Menakut-nakuti pendukung kebijakan negara. Propaganda dan disinformasi mendelegitimasi pemerintah.
Tujuan perlawanan para koruptor dan mafia ialah digagalkannya kebijakan yang membatasi ruang geraknya. Ruang gerak operasi para koruptor dan mafia. Yang selama ini menguntungkan dan membuat nyaman hidupnya.
Perlawanan para korutor dan mafia itu bisa berdampak kerugian ekonomi. Instabilitas politik. Juga merosotnya kualitas pelayanan publik. Ketika situasi ini tercipta, para koruptor dan mafia (birokrasi, anggaram, tanah, peradilan, SDA, dll) akan bisa mengendalikan negara.
Kita harus peka kecerobohan penyelenggara negara. Untuk dikoreksi bersama. Tapi kita juga harus peka terhada perlawanan koruptor dan mafia.
Kita harus bisa membedakan mana menguntungan rakyat dan mana yang tidak. Mana yang harus kita bela dan mana yang harus dikoreksi.
Jangan sampai kasus reformasi terjadi. Publik dibuat euphoria melawan negara. Dibalik itu operasi senyap berlangsung secara cepat dan efektif.
Aset-aset strategis berpindah tangan kepemilikan. Koruptor dan mafia kakap terlepas dari jeratan hukum. Rakyat menderita berkepanjangan.
• ARS – Jakarta (rohmanfth@gmail.com) 18 Februari 2025
