WAWAINEWS.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menyampaikan hasil rapat bersama terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepualuan Riau pemerintah akan melakukan penanganan dengan cara soft.
“Tadi kami sudah melakukan beberapa kesepakatan yang akan kita bicarakan dengan rakyat yang mana salah satu diantaranya adalah proses penanganan (warga) Rempang harus dilakukan dengan cara yang soft,”ungkap Bahlil usai rapat dalam keterangan resminya, Minggu 17 September 2023.
Diketahui bahwa sejumlah menteri rapat membahas konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Rapat itu menghasilkan beberapa keputusan salah satunya terkait penanganan di Rempang harus dilakukan dengan cara lembut.
BACA JUGA : Konflik Rempang, Warga Kepri di Bandung Kirim Surat Terbuka untuk Gubernur Ansar
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Wali Kota Batam
“Terkait dengan dinamika yang terjadi di Kepri, khususnya untuk investasi di Pulau Rempang.
yang baik dan kita memberikan penghargaan ke masyarakat yang memang sudah turun-temurun di sana,” kata Bahlil.
BACA JUGA : Pemuda Melayu Tanjung Pinang: Jangan Sampai Warga Tempatan Jadi Penumpang di Tanah Sendiri
Pemerintah berjanji akan membangun komunikasi yang baik dengan warga Rempang. Akan ada pembicaraan soal pembangunan proyek strategis nasional itu dengan warga setempat.
“Kita berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya. Kita ini sama-sama orang kampung, ini yang harus kita bicarakan,” ujarnya.
Bahlil menduga keributan relokasi 16 kampung di Rempang itu dilakukan oleh oknum di luar masyarakat asli yang menggarap tanah di sana. Di mana, izin proyek milik oknum tersebut telah dicabut.
