WawaiNEWS.ID – Dunia pendidikan dokter spesialis kembali tercoreng. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, yang viral setelah terungkap praktik perundungan sistematis dan pemerasan bergaya “investasi hidup mewah senior” terhadap para residen junior.
Alih-alih fokus mengasah keilmuan medis, para junior justru dipaksa menjadi ATM berjalan. Mulai dari biaya semester, gaya hidup malam, clubbing dan party, sewa padel, sepeda dan klub gowes senior, skincare, makan-minum harian, hingga tiket pesawat dan konser semuanya ditagihkan kepada junior dengan dalih tak tertulis, patuh atau hancur.
Kasus ini mencuat lewat unggahan akun Instagram @medicstory.id, yang membeberkan pengakuan seorang residen junior. Dalam pengakuan itu, senior PPDS digambarkan bukan sekadar pembimbing akademik, melainkan manajer gaya hidup yang memastikan standar kemewahan mereka tetap terjaga dengan dana orang lain.
Tak berhenti di situ, junior juga disebut harus menanggung biaya sewa rumah dan indekos senior, riset ilmiah dan seminar, antar-jemput anak, pembelian alat kesehatan, hingga berbagai kebutuhan lain yang lebih pantas masuk daftar cicilan pribadi ketimbang kewajiban akademik.
Semua itu, menurut sumber, dilakukan dengan metode rapi dan senyap. Intimidasi menjadi senjata utama. Junior yang menolak disebut akan dirundung, dikucilkan, hingga “dipersulit” selama masa pendidikan sebuah ancaman yang bagi residen setara dengan hukuman seumur karier.
“Jika tidak menuruti, maka junior akan dirundung, dikucilkan, dan dipersulit selama masa pendidikan,” tulis akun tersebut, Rabu (14/1).
Mundur, Depresi, Hingga Percobaan Bunuh Diri
Tekanan psikologis yang berlangsung lama akhirnya memakan korban. Sejumlah residen PPDS disebut memilih mengundurkan diri. Lebih tragis lagi, satu korban dilaporkan sampai melakukan percobaan bunuh diri sebuah alarm keras bahwa praktik ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan ancaman nyata terhadap nyawa.
Pengirim informasi mengklaim memiliki bukti kuat, mulai dari rekening koran korban, rekaman percakapan telepon, hingga tangkapan layar pesan pemerasan. Klaim ini sekaligus menepis anggapan bahwa kasus tersebut hanyalah gosip atau fitnah media sosial.
Disebutkan pula, PPDS Unsri memiliki catatan mahasiswa yang mengundurkan diri akibat praktik serupa sebuah “database korban” yang selama ini nyaris tak terdengar ke publik.
Ironisnya, dalam pengakuan tersebut, pihak kampus dan sebagian tenaga pendidik dinilai lebih sibuk menjaga nama baik ketimbang keselamatan mahasiswa. Pembiaran disebut menjadi pola, bukan pengecualian.
“Setelah pesan ini tersebar, para junior akan dituduh dan diintimidasi. Tapi kami tidak akan tinggal diam,” tulis pengirim pesan.
Menanggapi viralnya kasus ini, Kepala Humas Unsri, Nurly Meilinda, menyatakan kampus telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).
Satgas tersebut disebut tengah melakukan klarifikasi dan investigasi dengan memintai keterangan dari berbagai pihak, termasuk senior dan sejawat.
“Kami telah melakukan tahap klarifikasi dengan meminta keterangan dari berbagai pihak yang berada dalam lingkup akademik yang sama,” ujarnya.***
