TANGGAMUS — Warga Desa Tanjung Jati, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Lampung, lagi-lagi dibuat gigit jari. Proyek jalan yang baru beberapa bulan rampung konon menelan anggaran miliaran rupiah dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung kini tampak seperti proyek percobaan mahasiswa magang, cepat selesai, cepat rusak.
Pantauan lapangan memperlihatkan permukaan jalan mulai mengelupas dan retak di sejumlah titik, bahkan ada bagian yang sudah berlubang meski belum sempat dilewati kendaraan berat. Warga menilai kualitas pengerjaan sangat buruk dan jauh dari standar teknis.
“Kami masyarakat Tanjung Jati sangat kecewa. Jalan ini belum lama dibangun tapi sudah hancur. Kualitasnya buruk sekali, tidak sebanding dengan dana besar yang dikeluarkan,” ujar Salah satu warga, Sabtu (25/10/2025) lalu.
Dari Jalan Baru Jadi Jalan Kenangan
Nada kekecewaan juga datang dari Bahyuti, warga lainnya. Ia menyebut proyek ini bukan sekadar gagal secara teknis, tapi beraroma penyimpangan serius.
“Baru selesai beberapa bulan, sekarang sudah rusak parah. Kami sudah pernah sampaikan ke LSM agar diteruskan ke aparat, tapi belum ada tindak lanjut. Karena itu kami akan langsung melaporkan Kadis BMBK dan PPK proyek ini ke Polda dan Kejati Lampung,” tegas Bahyuti.
Menurutnya, masyarakat telah menggelar musyawarah dan sepakat melapor secara resmi. Bukti-bukti dugaan pelanggaran pun sudah dikantongi, mulai dari dokumentasi pengerjaan, hingga catatan spesifikasi material yang diduga tidak sesuai standar.
“Kami punya bukti saat pengerjaan berlangsung. Terlihat jelas pasir yang digunakan bercampur tanah, campuran semen tipis sekali, dan proses pengecoran asal jadi. Ini bukan lalai ini sepertinya proyek yang dikerjakan dengan niat setengah hati tapi anggaran penuh,” ujarnya.
Proyek Miliaran, Hasilnya Seharga Tambal Jalan
Sementara itu, Mansyah, aktivis pemerhati pembangunan Tanggamus, menilai proyek ini sebagai cermin buram wajah pengawasan pembangunan di daerah.
“Proyek miliaran, tapi hasilnya seperti proyek swadaya warga. Kalau ini standar BMBK, maka jalan-jalan di Lampung harus siap-siap ikut pelatihan perawatan diri,” sindir Mansyah, Rabu (29/10/2025).
Ia menegaskan bahwa indikasi penyimpangan begitu jelas terlihat mulai dari kualitas bahan, waktu pengerjaan, hingga lemahnya fungsi pengawasan dinas.
“Harusnya ada audit investigatif. Jangan tunggu jalan ini berubah jadi kubangan dulu baru sibuk perbaikan. Ini uang rakyat, bukan modal percobaan kontraktor,” tegasnya.
Warga Siap Kawal, Jangan Ada Drama Proyek ‘Siluman’
Mansyah menambahkan, pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Mereka menolak jika kasus ini berakhir seperti banyak proyek lain rame di awal, hilang di tengah jalan.
“Kami akan koordinasi dengan lembaga kontrol sosial dan tokoh masyarakat. Kalau benar ada yang bermain, harus diproses hukum. Uang negara tidak boleh berubah jadi uang jajan proyek,” pungkasnya.
Pemerintah Diminta Turun Tangan
Warga Tanjung Jati berharap Pemerintah Provinsi Lampung dan aparat penegak hukum tidak menutup mata. Mereka meminta agar audit menyeluruh dilakukan, mulai dari proses tender, pelaksanaan, hingga pengawasan.
“Kalau proyek baru jadi sudah rusak, itu artinya yang rusak bukan hanya jalan tapi juga moral pembangunnya,” ujar seorang tokoh masyarakat dengan nada getir.
Proyek yang semestinya menjadi urat nadi ekonomi desa kini justru jadi simbol frustrasi publik terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan tanpa nurani.
Jalan itu seolah berfungsi ganda tempat lewat kendaraan, dan tempat lewat rasa kecewa masyarakat.
Laporan Khusus Wawai News | Tanggamus, 29 Oktober 2025 ***
