LAMPUNG — Di tengah aroma dupa, denting genta, dan suasana khidmat Pujawali ke-80 di Pura Kahyangan Jagat Kerthi Bhuana, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir bukan sekadar sebagai tamu kehormatan, tetapi sebagai pemimpin yang membawa janji, umat Hindu tidak akan tertinggal dari arus pembangunan Lampung lima tahun ke depan.
Komitmen itu disampaikan langsung dalam acara yang menjadi napas budaya umat Hindu Lampung sejak 1975. Dalam kesempatan ini, Gubernur mengakui betapa pentingnya peran umat Sedharma dalam wajah multikultural provinsi yang warganya bahkan lebih beragam daripada menu prasmanan upacara adat.
Gubernur membuka sambutannya dengan permohonan maaf karena baru bisa hadir sejak dilantik. Ia mengatakan bahwa selama masa kampanye, telinganya kenyang mendengar aspirasi mulai dari infrastruktur yang seperti “uji ketahanan shockbreaker” hingga kampung Bali yang terasa terabaikan.
“Banyak jalan rusak puluhan tahun. Tapi umat tetap sabar. Saya bangga dengan itu,” ucapnya di hadapan ribuan umat, sebuah pernyataan yang sekaligus memuji kesabaran sekaligus menyinggung realitas pahit pembangunan selama ini.
Gubernur juga menyoroti kemungkinan anak-anak Hindu putus sekolah karena minimnya akses pendidikan.
“Tidak boleh lagi anak-anak Hindu putus sekolah. Semua harus melanjutkan sampai setinggi-tingginya,” tegasnya.
Instruksi kepada PHDI pun dikeluarkan: lakukan pendataan, pembinaan, dan kolaborasi. Pemerintah menyiapkan langkah konkret, bukan sekadar janji manis yang cepat menguap seperti asap dupa setelah upacara.
Mulai 2026, pemerintah akan membangun SMK Pariwisata di Seputih Raman, Lampung Tengah, serta satu SMK baru di Lampung Timur, menyesuaikan karakter umat Hindu yang dikenal disiplin, tekun, dan kuat dalam sektor layanan wisata.
“Potensi pariwisata Lampung tidak akan maksimal bila SDM kita tidak siap,” kata Gubernur.
Selain itu, SMK Mesin Pertanian akan dibangun di Desa Berawijaya, Lampung Timur. Targetnya jelas: melahirkan para mekanik handal yang selama ini langka, padahal petani sangat membutuhkan.
Gubernur menargetkan seluruh jalan provinsi diperbaiki total hingga 2027. Ia juga menekankan bahwa kerusakan jalan desa yang sering menjadi jalur wajib menuju pura, ladang, dan sentra budaya harus dibereskan.
Mulai tahun depan, provinsi akan ikut membantu kabupaten membenahi akses desa.
Potensi Ekonomi Umat Hindu: Dari Wisata hingga Singkong
Data kunjungan wisata menggembirakan:
• 2024: 18 juta wisatawan
• Juli 2025: Sudah 17 juta
• Proyeksi 2025: Menembus 28 juta wisatawan, bernilai ekonomi Rp50 triliun
“Kalau SDM kita tidak siap, uang itu dinikmati dari luar,” tegas Gubernur.
Umat Hindu, katanya, harus menjadi garda depan tenaga pariwisata nasional.
Untuk sektor pertanian, pemerintah memulai hilirisasi tapioka skala desa dengan melibatkan umat Hindu, yang selama ini banyak mengolah singkong sebagai bagian dari budaya kuliner maupun pertanian mereka.
PHDI: Mandiri, Tertib, dan Tetap Tersenyum
Ketua PHDI Lampung, I Nyoman Setiawan, mengapresiasi kehadiran Gubernur sambil mengungkapkan fakta menarik:
- Pura Jagat Kerthi Bhuana sudah berdiri sejak 1975
- Ditetapkan sebagai Pura Jagatnata pada 1981
- Banyak perbaikan dilakukan secara swadaya
- Umat mengumpulkan Rp1,7 miliar untuk renovasi, termasuk Padmasana yang sempat miring
“Namun aura kedatangan Bapak Gubernur jauh lebih besar dari itu,” kata Nyoman diplomatis, sekaligus menyoroti bantuan pemerintah berupa pagar keliling dan paving halaman pura.
Pujawali kali ini dikoordinasikan umat Hindu etnis Jawa dari Pringsewu, Pesawaran, dan Tanggamus. Seperti biasa, acara ini dihadiri lebih dari 50.000 umat dan berlangsung hingga tengah malam suatu gambaran betapa kuatnya spiritualitas dan tradisi Sedharma di Lampung.
Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi foto, sebelum umat memulai persembahyangan trip pertama. Sebuah penutup yang sakral namun penuh optimisme.
Pujawali ke-80 tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga panggung dialog budaya, politik, dan pembangunan. Baik pemerintah maupun umat Hindu kini memegang komitmen yang sama: membangun Lampung secara inklusif, adil, dan berakar pada budaya.***
