Zona Bekasi

Puluhan Guru Swasta Geruduk Gedung DPRD Kota Bekasi, Protes Calo PPDB 2024

×

Puluhan Guru Swasta Geruduk Gedung DPRD Kota Bekasi, Protes Calo PPDB 2024

Sebarkan artikel ini
Puluhan Guru Swasta yang tergabung dalam BMPS, gelar aksi di gedung DPRD Kota Bekasi memprotes pelaksanaan PPDB 2024, Rabu 17 Juli 2024
Puluhan Guru Swasta yang tergabung dalam BMPS, gelar aksi di gedung DPRD Kota Bekasi memprotes pelaksanaan PPDB 2024, Rabu 17 Juli 2024

BEKASI – Puluhan guru sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggeruduk Gedung DPRD di Jalan Chairil Anwar, Kalimalang, memprotes keberadaan Calo PPDB 2024, pada Rabu 17 Juli 2024.

Aksi itu imbas dari pelaksanaan PPDB 2024 tingkat SMPN di Kota Bekasi. BMPS menemukan banyak peserta didik masuk jalur siluman bahkan masih terdapat peserta didik titipan dari anggota dewan setempat.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Berdasarkan data dilapangan ada anggota DPRD Kota Bekasi minta jatah 30 kursi di sekolah. Bahkan ada Anggota DPRD terpilih belum dilantik menyodorkan 320 Calon Peserta Didik (CPD),”ungkap Ayung Sardi Daulay Sekretaris BMPS Kota Bekasi.

BACA JUGA :  Dua Begal Kritis Dihakimi Massa di Bekasi

Melihat kondisi itu, Ayung menyarankan agar calon anggota dewan terpilih yang belum dilantik membuka sekolah baru. Peserta Didik sebanyak itu sudah bisa satu sekolah.

BMPS tegas Ayung, memiliki bukti terkait keburukan dan carur marut dalam pelaksanaan PPDB 2024.

“Tahun ini kita punya bukti dan sama-sama kita pastikan nanti ada Anggota DPRD Kota Bekasi akan di Periksa KPK terkait pemberian janji dan menerima Imbalan,”tegas Ayung.

Menurut dia, adanya praktik kongkalikong dalam pelaksanaan PPDB tahun 2024, akibat sosialisai ke masyarakat kurang Masif oleh Dinas Pendidikan. Sehingga masyarakat masih banyak yang percaya janji anggota DPRD Kota Bekasi meskipun teruji banyak ingkar.

“Disdik di Undang rapat pembahasan terkait trmuan Inspektorat..namun Hasil nya tutipan CPD yang di sodorkan. Masing2 anggota DPRD minta jatah 30 kursi,”ungkapnya lagu.

BACA JUGA :  BMPS Kota Bekasi Sebut Kesetaraan Kebijakan Pendidikan Harus Diperbaiki

Dia berharap PPDB di Kota Bekasi kembali seperti 2014 bisa onLine 100 persen.  Ayung pun menyampaikan jika selama satu dekade ini 2014-2024 PPDB di Kota Bekasi jadi ajang cari popularitas dan duit bagi para politikus.

“Kenapa sekarang tidak bisa, kembali seperti 2014. Ini karena PPDB ajang cari popularitas dan duit bagi para politikus,”tandas Ayung.

Dia pun mengakui saat kepala daerah di Kota Bekasi bukan orang politik. Namun jelas dia tidaj lepas dari kepentingan politik, dan mendapat tekanan dari para politikus.

“Saat ini yang paling keras berteriak mereka yang tidak terakomodir kepentingannya,”papar dia.***